Berita

TKBM Tunas Bangsa Mandiri Tepis Isu Telah Berdamai dengan TKBM Bahari

 

 

KENDARI – Sebelumnya diberitakan salah satu media online terkait damainya dua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang selama ini berseteru antara TKBM Tunas Bangsa Mandiri dan TKBM Bahari.

 

Terkait persoalan tersebut Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri melalui Sekretarisnya Syarifuddin mengklarifikasi pemberitaan tersebut.

 

“Kami perlu klarifikasi dari beberapa pemberitaan di media online terkait diadakannya rapat anggota luar biasa yang kemudian dikaitkan dengan adanya persetujuan antara TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan TKBM Bahari,” katanya didepan Awak Media disalah satu Warung Kopi di Kendari.

 

Ia juga mengungkapkan dimana dalam rapat luar biasa tersebut TKBM Bahari mengatasnamakan bersama dengan TKBM Tunas Bangsa Mandiri.

 

“Ingin kami klarifikasi bahwa yang melakukan rapat anggota luar biasa itu adalah orang- orang yang sudah diberhentikan. Seharusnya, ketika kita mengadakan rapat seperti itu mesti sesuai dengan AD/ART Koperasi,” ungkapnya.

 

Pihaknya juga membeberkan terkait rapat luar biasa yang menjadi dalih kelompok tersebut yang mengatasnamakan TKBM Tunas Bangsa Mandiri.

 

“Syarat pertama bahwa yang mengikuti rapat luar biasa itu minimal 1/5 dari anggota berjumlah 30 orang dalam hal ini 150 orang dan menyurat ke pengurus yang sah, kemudian menunggu balasan surat dari pengurus yang disurati itu sendiri,” bebernya.

 

“Kalau misalnya pengurus tidak membalas suratnya maka bisa diadakan rapat luar biasa dengan ketentuan 3/4 dari anggota harus korum. Artinya, 120 orang harus hadir dalam rapat tersebut,” tambahnya.

 

“Dan Anggota yang hadir itu adalah mereka yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi Tunas Bangsa Mandiri bukan orang lain,” ujarnya.

 

“Parahnya, yang hadir dalam rapat tersebut adalah anggota yang sudah kami berhentikan sebelumnya, bahkan orang yang ditunjukan pun mereka yang sudah kami berhentikan,” ungkapnya.

 

Pihaknya juga menambahkan bahwa Oknum tersebut telah diberhentikan.

 

“Ada bukti pemberhentiannya dalam bentuk tertulis. Salah satunya pengawas yang bernama Mudasir yang memimpin rapat anggota luar bisa itu sudah kami berhentikan sejak 29 Maret dan dia sudah menuntut ke PTUN tetapi ditolak. Artinya pemberhentiannya sah,” ungkapnya.

 

Pihaknya juga menyesalkan ulah oknum tersebut yang dinilai telah mencemarkan nama baik Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri.

 

“Seharusnya tidak boleh mengadakan rapat itu kalau bukan dari kepengurusan yang sah, Karena ini sudah merusak nama baik Koperasi Tunas Bangsa Mandiri apallagi saat ini masih dalam proses biding maka berpotensi memperkeruh suasana,” katanya.

 

Pihaknya juga menegaskan bakal mensomasi Oknum tersebut.

 

“Maka dari itu, pengurus yang mengatasnamakan dari Tunas Bangsa Mandiri kami akan melakukan somasi atas penggunaan pengurus Tunas Bangsa Mandiri dari kelompok yang tidak sah,” tegasnya.

 

Ia juga membeberkan kejanggalan lain dalam rapat tersebut.

 

“Parahnya lagi, dalam rapat tersebut kami semua mulai dari ketua, Sekretaris, pengawas dan bendahara digantikan orang lain. Dalam rapat itu , tidak ada dari Dinas Koperasi, KSOP, Pelindo hampir semua instansi terkait tidak hadir. Dan yang hadir itu adalah Kepala Kelurahan Bungkutoko,” bebernya.

 

Ia juga menambahkan bahwa sebagian anggota yang hadir tak terdaftar dalam TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.

 

“Berdasarkan Informasi sebagian anggota yang hadir itu bahwa mereka yang hadir itu tidak terdaftar sebagai pengurus resmi TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri. Sekali lagi, pemimpin rapat itu adalah orang yang sudah kami berhentikan. Dan kami anggap pelaksanaan rapat itu ilegal. Dan sangat merugikan kami sebagai kepengurusan yang sah,” tambahnya.

 

Pihaknya juga berharap sengketa ini dapat diselesaikan secepatnya.

 

“Harapan kami dari TKBM Tunas Bangsa Mandiri bahwa jelas persoalan ini sudah dibiding maka secepatnya Pemprov dalam hal ini panitia Biding segera mengumumkan hasilnya. Siapapun pemenangnya tidak harus kami karena hal itu dapat menyelesaikan kisruh yang ada. Jika tidak diumumkan maka persoalan ini akan terus berkepanjangan,” harapnya.

 

Selain itu Ketua Umum FNPBI, Lukman Hakim mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) selaku pihak yang berwenang menyelesaikan kisruh TKBM di Kendari, hingga saat ini tidak jelas arah kebijakanya.

 

“setelah mencermati proses penyelesaian saya menduga ada yang tidak beres, dalam arti ada bermain untuk kepentingan politik” ujarnya

 

Lukman merujuk pada proses penyelesaian yang berlarut-larut dan terkesan saling lempar antara daerah dan pusat seolah-olah mengulur-ulur waktu.

 

Kata dia, tahun lalu telah dibentuk Tim Verifikasi dan Bidding berdasarkan SK Gubernur Sultra sebagai jalan tengah untuk menentukan Koperasi mana yang layak.

 

“Alhasil sudah Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sebagai Pemegang dan berhak menjadi penyedia TKBM di New Port Bungkutoko. Hal itu sudah masuk ke kementrian Koperasi dan UMKM, Kementrian tenaga kerja, kementrian Perhubungan dan juga Kemenmarinves,” katanya.

 

Anehnya, menurut dia hanya kemenkop yang merespon dan merekomendasikan agar Sekda Sultra mengumumkan hasil bidding dan menetapkan Tunas Bangsa Mandiri layak menjadi penyedia TKBM di pelabuhan Bungkutoko.

 

“Sekda bergeming dan tetap tidak segera melakukan dan akhirnya terjadi demo-demo yang kemudian terjadi RDP dengan DPRD Sultra,” tambahnya.

 

Pihaknya juga membeberkan bahwa Pimpinan DPRD merekomendasikan juga Kepada Sekda untuk mengumumkan hasil bidding dan menetapkan Koperasi yg layak.

 

“Seiring dengan itu Kemenkop mengeluarkan surat pencabutan surat tanggapan terhadap hasil bidding dan menegaskan bahwa kewenangan penyelesaiannya ada di Pemerintahan Daerah,” ujarnya.

 

Menanggapi hal itu menurut Lukman, Sekda justru mengadakan rapat di kemenmarves dengan mengundang salah satu ya KSOP.

 

Menurutnya hal ini sangat aneh, Sekda mengundang pihak-pihak untuk rapat di Kantor kementrian di Jakarta.

 

“Informasi terakhir yang kami dapatkan, ada keinginan dari pihak-pihak tertentu agar hasil bidding diabaikan,” katanya.

 

Melihat situasi seperti itu, Lukman menyerukan Kepada DPRD Sultra untuk turun tangan dan segera memanggil Gubernur Sultra H Ali Mazi dan Sekda Sultra Hj Nur Endang Abbas memerintahkan agar hasil bidding diumumkan dan menetapkan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sebagai penyedia TKBM.

 

” Cukup sudah pelanggaran hukum dan permain politik diatas derita Rakyat,” pungkasnya.***

 

 

 

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button