OPINION

Wacana darurat sipil !!solusi atau upaya cuci tangan pemerintah?

*”WACANA DARURAT SIPIL ! SOLUSI ATAU UPAYA CUCI TANGAN PEMERINTAH?”*

Oleh : Rama Sultan

Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 perlu dilakukan dengan skala lebih besar, juga didampingi kebijakan darurat sipil.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, di Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

Sehari setelah pengumuman akan dilakukan PSBB didampingi dengan diberlakukannya status Darurat Sipil, #tolakdaruratsipil menjadi trending topik dimedia sosial, sejumlah kalangan melakukan penolakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi salah satu lembaga yang tidak setuju dengan penetapan Darurat Sipil. Sebagai upaya penanganan virus corona, “yang kita butuhkan sekarang adalah darurat kesehatan Nasional” kata komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam keterangan pers tertulisnya.

Penyebaran virus corona ini memang semakin hari semakin beringas, setiap harinya jumlah kasus positif dan jumlah yang meninggal terus bertambah Per Rabu (1/4/2020), jumlah pasien yang terinfeksi Corona atau Covid-19 di Indonesia sebanyak 1.667 kasus, 157 orang meninggal dan 103 diantaranya dinyatakan sembuh, tentu hal ini menyisakan pilu dan duka bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga duka terhadap negara Indonesia, yang setiap harinya kita selalu mendengar pengumuman jumlah kasus dan yang meninggal terus saja bertambah.

Rencana Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) didorong dengan Darurat Sipil tentu menjadi tanda tanya besar bagi rakyat, apakah dengan memberlakukan Darurat Sipil mampu menjadi solusi atau hanya upaya cuci tangan Pemerintah saja?, agar lepas dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat. Disaat berbagai organisasi resmi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), MUI dan berbagai kalangan masyarakat sudah menyuarakan untuk Pemerintah segera memberlakukan Lockdown.

Meskipun sehari setelahnya Presiden Jokowi mengonfirmasi “Darurat Sipil kami siapkan apabila terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat itu juga harus disiapkan. Tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini ya tentu saja tidak” kata Jokowi di Istana Negara Bogor, Selasa (31/3)

Menarik untuk membahas se efektif mana memberlakukan PSBB didampingi Darurat Sipil ataukah degan Karantina Wilayah (Lockdown)

Secara hukum, tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Darurat Sipil (DS), memiliki dasar hukum yang jelas. PSBB diatur dalam UU No. Tahun 2018 pasal 1 ayat 11 Jo. Pasal 59 dan pasal 60 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan DS diatur dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

PSBB dalam ketentuan Pasal 1 ayat 11 UU Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Adapun tindakan yang bisa dilakukan dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan Pasal 53 ayat 3, yang meliputi : a.) Peliburan sekolah dan tempat kerja,
b.) Pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau,
c.) Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.

Sejauh ini ketiga hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat. Seperti, melakukan pembelajaran dari rumah dengan sistem online, membatasi aktivitas diluar rumah, meniadakan sholat jumat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan banyak orang, bahkan dibeberapa daerah sudah melakukan Local Lockdown seperti Kab. Tegal, sebagai upaya penanganan virus corona yang semakin membabi buta.

Lalu mengapa ada wacana pemerintah untuk memberlakukan status Darurat Sipil?, meskipun sehari setelahnya pemerintah mengonfirmasi rencananya menetapkan Darurat sipil, saat banyak kalangan baik dari masyarakat dan lembaga resmi negara terus menuntut untuk segera mungkin pemerintah melakukan Lockdown.

Lantas apa yang dimaksud dengan Darurat Sipil? Darurat Sipil merupakan salah satu jenis dalam rezim Keadaan Bahaya.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, keadaan darurat sipil dapat terjadi karena beberapa sebab, baik yang bersifat alami, insani, dan/atau sebab-sebab yang bersifat hewani. Darurat Sipil bukanlah hal yang baru di Indonesia, status darurat sipil pernah ditetapkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Mega menetapkan status darurat sipil di Aceh untuk menggantikan status darurat militer. Status darurat sipil Aceh tertuang dalam Keppres No. 43 Tahnu 2004.

Pemberlakuan status Darurat Sipil tertuang dalam Perppu di era Soekarno, Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Perppu A Quo disebutkan bahwa : (1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dari 3 (tiga) kondisi ditetapkannya status Darurat Sipil atau Darurat Militer, tidak ada satupun yang menyebutkan alasan berjangkitnya wabah penyakit (virus corona) yang dapat menjadi dasar penetapan. Mungkin yang masih bisa dijadikan alasan Presiden adalah ketentuan pasal 1 ayat (1) angka 3 yang menyebutkan: “hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara”.

Tentu saja alasan itu tidak bisa digunakan ditengah penyebaran virus corona, alasan tersebut dikesampingkan dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekrantinaan Kesehatan. Didalam UU ini disebutkan dengan jelas di Pasal 1 angka (1) “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluarnya atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.

Dan sementara di Pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian Kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”.

Singkatnya, Darurat yang disebabkan oleh virus corona atau covid-19 adalah darurat kesehatan bukan Darurat Sipil. Tentu dalam hal ini UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang ditanda tangani sendiri oleh Presiden Jokowi, mengesampingkan ketentuan Perppu No. 23 Tahun 1959, berdasarkan dengan kaidah Hukum “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” (UU yang Khusus mengenyampingkan yang Umum). Maka sangat aneh apabila Pemerintah tetap memaksakan memberlakukan Darurat Sipil, yang jelas jelas menabrak kaidah Hukum bernegara

Perppu No. 23 Tahun 1959 memang tidak relevan bila digunakan untuk menanggulangi wabah penyakit menular seperti corona ini, dan memang terlalu old untuk digunakan dimasa sekarang, sehingga muncul jargon Perppu ini adalah “regulasi kolonial yang coba dihidupkan kembali dimasa milenial”. Ditambah lagi Perppu ini bernuansa otoriter yang contohnya pada Pasal 19 “Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada diluar rumah” artinya akan ada “pemaksaan” kebijakan social distancing, pemaksaan agar rakyat tetap dirumah, pemaksaan ini akan menggunakan alat Negara yakni TNI dan Polri, yang dimobilisasi dalam Perppu ini. Tentu sangat tidak manusiawi jika masyarakat dipaksa untuk tetap dirumah sedang kebutuhan hidupnya tidak di jamin dan dipenuhi oleh pemerintah. Banyak kalangan menganggap Perppu ini juga akan membenarkan perlakuan represif negara kepada rakyatnya.

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna, menilai keputusan tersebut merupakan suatu langkah yang kebablasan. Mukhaer menjelaskan, status darurat sipil hanya bisa diterapkan dalam kondisi ketertiban dan keamanan negara tidak terkendali.

“Saya kira saat ini di tengah wabah masif ini negera masih aman dan stabil. Maka langkah karantina wilayah atau pembatasan sosial masih jauh lebih tepat. Saya khawatir aparat keamanan terutama TNI akan bertindak represif” ujar Mukhaer dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Ia menekankan, bahwa karantina wilayah adalah langkah yang tepat. Darurat sipil harus dicabut karena membahayakan nasib rakyat.

Setidaknya ada dua perbedaan mendasar jika pemerintah memberlakukan Karantina Wilayah (Lockdown) dengan Darurat Sipil.

Pertama, dalam proses Karantina Wilayah orang yang berada di wilayah karantina dilarang keluar masuk, sedangkan dalam proses Darurat Sipil tidak ada larangan keluar masuk wilayah yang ditetapkan Darurat Sipil. Pasti sebagai upaya untuk memutus transmisi corona Darurat Sipil tidaklah efektif dengan alasan tidak ditutupnya akses keluar masuk ke wilayah tersebut

Kedua, selama proses Karantina Wilayah Kebutuhan hidup dasar orang dan ternak di dalam wilayah karantina ditanggung pemerintah, sedangkan dalam proses Darurat Sipil tidak ada kewajiban pemerintah menanggung kebutuhan hidup semua orang. Tentu ini akan menjadi masalah yang besar bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah yang notabene bekerja diluar rumah atau Work in the field, seperti ojek, pedagang keliling dll. Maka himbauan untuk berdiam diri dirumah tidaklah ditaati masyarakat.

Maka tak heran kalau publik meyakini rencana Pemerintah memberlakukan PSBB di dampingi dengan Status Darurat Sipil adalah upaya cuci tangan Pemerintah, atau upaya lepas tanggung jawab Pemerintah dari jaminan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ditengah dampak dari penyebaran virus corona bukan sebagai solusi.

Sehingga Pemerintah menghindari untuk melakukan Karantina Wilayah (Lockdown). Memang jelas konsekuensi dan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama Karantina Wilayah (Lockdown) adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan. “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar seluruh orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”.

Dari virus corona inilah kita dapat mengambil pelajaran, bahwa Pemerintah negeri hari ini dengan menyandarkan pemerintahannya kepada ideologi kapitalisme telah gagal menjadi pelindung (junnah) bagi rakyatnya, pemimpin hari ini terkesan abai dan lepas tanggung jawab atas persoalan yang menimpa rakyatnya, inilah menjawab dugaan masyarakat bahwa memang benar rezim demokrasi kapitalisme hanya mengikuti suara rakyat besar, investor, atau kapital (pemilik modal) dalam memutuskan kebijakannya.

Meski suara rakyat diberbagai daerah begitu kuat mendorong pemerintah untuk melakukan Lockdown tapi tidak diindahkan oleh pemerintah sampai hari ini. semakin jelas Suara rakyat kecil hanya diperlukan saat pemilu untuk melegitimasi kekuasaan para pemimpin, bahkan dalam isu corona, rakyat miskin malah dituduh sebagai sumber virus yang ikut menularkan kepada orang kaya.

Maka sebagai umat islam yang memiliki iman dan ketakwaan, inilah waktu yang sangat tepat untuk mecampakkan sistem demokrasi kapitalisme yang telah terbukti gagal melindungi umat. Sudah waktunya kembali kepada aturan sang Pencipta (khaliq) dengan memperjuangkan sistem Khilafah sistem pemerintahan Islam yang menjalankan syariat Islam secara Kaffah.

Pemimpin dalam sistem Khilafah tentu sangat jauh berbeda dengan pemimpin hari ini. Sebab pemimpin dalam Islam memiliki dua kewajiban terhadap rakyat, yakni sebagai Raa’in (Pengurus) dan Junnah (Pelindung) bagi rakyat. Dalam hal penanggulangan pandemi corona tentu pemimpin dalam Islam bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda : “Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak memperdulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memperdulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat)”. (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Berbeda dengan pemimpin hari ini, yang memutuskan kebijakan bukannya melindungi rakyatnya tapi cenderung kepada melindungi ekonomi dan kekuasaannya, sangat jelas pemimpin hari ini seperti tidak memiliki solusi atas penyebaran virus corona yang semakin membabi buta ini. pemimpin tidak memilih Lockdown (Karantina Wilayah) karena akan berdampak pada ekonomi negara dan akan membebankan negara dengan menyiapkan kebutuhan hidup rakyatnya.

Ditambah lagi dengan tumpang tindih regulasi hukum (UU), dan kebijakan yang berputar-putar akibat saling tumpang tindihnya hukum dinegara ini semakin menampakkan kegagalan demokrasi kapitalisme. Harusnya ini menyadarkan kita bahwa hukum yang dibuat oleh manusia dengan nafsu dan segala keterbatasannya menjadi akar kerusakan dimuka bumi. Sudah saatnya kita kembali kepada Islam dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah sebagaiman firman Allah:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كآفَّةً

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kedalam Islam secara Kaffah (Menyeluruh)”
(Q.S Al-Baqarah [2] : 208)

Dan mencampakkan sistem demokrasi kapitalisme dengan hukum buatan manusianya menuju kepada Hukum-Hukum yang telah ditetapkan Allah :

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ

Artinya : “Menetapkan Hukum itu hanyalah Hak Allah”
(Q.S Al-An’Am :57)

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya : “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”
(Q.S Al-Maidah : 50)

Wallahu’ala Bishoab

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button