Akademisi Sebut Unsur Pimpinan DPRD Sultra Tak Punya Kepekaan Sosial Soal Mobil Dinas Baru
KENDARIKINI.COM – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi sorotan publik setelah unsur pimpinan lembaga legislatif tersebut menerima mobil dinas baru. Kendaraan mewah merek Hyundai dengan harga miliaran rupiah per unit itu kini resmi digunakan oleh Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2024–2029.
Dari pantauan, mobil dinas baru itu kerap terlihat terparkir di area khusus pimpinan DPRD Sultra.
Berdasarkan data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan mobil dinas tersebut tercatat dalam paket belanja kendaraan roda empat dengan pagu anggaran sebesar Rp5,589 miliar. Anggaran ini bersumber dari APBD Provinsi Sultra tahun 2025.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Sultra, La Ode Butolo, tidak berada di kantornya. Staf DPRD menyebutkan yang bersangkutan sedang dinas luar daerah. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp juga tidak mendapat respons.
Akademisi Kritik DPRD Sultra
Pengadaan mobil dinas baru unsur pimpinan DPRD Sultra ini menuai kritik tajam. Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Andi Awaluddin, menilai kebijakan tersebut menunjukkan rendahnya empati sosial para wakil rakyat.
“Ketika anggota DPR, khususnya pimpinan, tidak ada kepekaan tentang empati publik, apalagi masyarakat sedang menyoroti kemewahan fasilitas dan besarnya gaji yang diperoleh DPR, maka pengadaan ini menjadi cerminan bahwa pimpinan DPRD tidak memiliki empati sosial,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, DPRD lebih mementingkan kenyamanan fasilitas dibandingkan merespons kebutuhan rakyat. Hal ini, kata dia, mencederai perasaan publik dan memperburuk citra lembaga legislatif.
“Jika legislatif benar-benar peduli dengan kondisi masyarakat, seharusnya ada revisi anggaran sejak awal. Tapi faktanya, hal ini dibiarkan dan dianggap sebagai fungsi pelayanan,” tambahnya.
Ia menegaskan, ke depan DPRD Sultra mesti lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi.
“Harusnya anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan memperkaya atau memfasilitasi diri dengan kemewahan. DPRD hari ini belum mencerminkan representasi dan harapan masyarakat,” tutupnya.*
