KENDARIKINI.COM – Dewan Pengurus Cabang (DPC) KSBSI Kota Kendari bersama Gerakan Pembangunan (Gerbang) Kota Kendari mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan DPRD Sultra segera menindaklanjuti kasus dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Rumah Sakit (RS) Provinsi Bahteramas terkait pengadaan jasa cleaning service dan security berbasis E-Katalog.
Laporan resmi dugaan KKN ini telah disampaikan KSBSI dan Gerbang Kota pada 21 Januari 2026, termasuk permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang hingga kini dianggap mandek.
Dalam aksi demonstrasi, KSBSI dan Gerbang menuntut:
1. Kejati Sultra menaikkan status kasus menjadi tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.
2. DPRD Sultra segera mengeluarkan rekomendasi serta menggelar RDP terkait pengadaan jasa cleaning service dan security RS Bahteramas yang dinilai tidak transparan.
3. Gubernur Sultra mendesak Direktur RS Bahteramas melakukan audit menyeluruh atas pengadaan jasa tersebut.
Ketua KSBSI Kendari, Iswanto Sugiarto, mempertanyakan fungsi DPRD Sultra dan Kejati Sultra karena lambat menindaklanjuti laporan dugaan KKN di RS Bahteramas.
“Sudah lebih dari dua minggu laporan kami dibuat, tetapi belum ada kelanjutan atau informasi terkait perkembangannya,” ujar Iswanto. Ia menambahkan, laporan tersebut diduga kuat mengandung kerugian negara, mengingat anggaran sebesar Rp4,4 miliar untuk cleaning service dan Rp1,9 miliar untuk security bersumber dari APBN/APBD yang harus jelas penggunaannya.
Ketua Gerbang Kota, Risman Ariawan, menilai DPRD Sultra tidak serius menampung aspirasi rakyat. “Kami dijanjikan RDP tanggal 26 Januari, lalu diundur ke tanggal 6 Februari, tapi tak ada kejelasan. DPRD adalah wakil rakyat, bukan untuk menghindari rakyat,” kritiknya.
Iswanto menegaskan KSBSI dan Gerbang Kota Kendari akan terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi lanjutan dengan konsolidasi massa lebih besar jika RDP tak segera dilakukan. Ia juga berharap Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, turun tangan menyelesaikan persoalan ini dan menindak tegas pihak yang bermain-main dengan anggaran pemerintah.
“Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Sultra harus turun tangan, termasuk memberikan sanksi administratif jika ada pihak yang melanggar,” pungkasnya.*
