JMSI DKI Dorong ASN Kreatif di Media Sosial Sampaikan Kinerja Pemerintah

KENDARIKINI.COM, JAKARTA – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI memperkuat komunikasi publik melalui konten digital.
Ketua JMSI DKI Jakarta Edi Kuswanto menilai Aparatur Sipil Negara perlu aktif memanfaatkan media sosial menyampaikan kinerja pemerintah.
Menurutnya, perkembangan teknologi di era Society 5.0 membuat masyarakat semakin aktif menyampaikan aspirasi, kritik, dan laporan pelayanan publik.
Ia mengatakan laporan masyarakat harus direspons cepat sekaligus disertai penjelasan transparan mengenai proses penanganannya.
“Pemerintah juga wajib menyampaikan hasil penanganannya, bukan sekadar foto seolah sudah ditindaklanjuti,” ujar Edi, Kamis (5/3/2026).
Ia menilai meningkatnya laporan warga tentang jalan rusak, pohon rawan tumbang, dan saluran tersumbat menunjukkan tingginya partisipasi publik.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyampaikan kinerja secara komunikatif agar masyarakat memahami proses penyelesaian masalah.
Edi juga mencontohkan salah satu ASN di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang aktif membuat konten informasi publik.
ASN tersebut adalah Danang RM yang kerap mengunggah konten kinerja pemerintah melalui akun Instagram pribadinya.
“Saya sudah melihat video yang diunggah akun DanangRM. Kontennya bagus dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperbanyak ASN kreatif yang mampu mengemas informasi kebijakan secara menarik.
Menurutnya, narasi yang tidak kaku membuat informasi pemerintah lebih mudah diterima publik.
Diketahui, Danang RM merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat yang aktif membuat konten digital pemerintahan.
Ia pernah menjabat sebagai Lurah Kembangan Selatan dan kini bertugas sebagai Wakil Camat Grogol Petamburan.
Kehadiran ASN kreatif dinilai dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di era digital.
Selain meningkatkan transparansi, langkah tersebut juga diyakini mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.*





