KENDARIKINI.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat kinerja industri jasa keuangan di wilayah Sultra tetap tumbuh positif hingga awal 2026.
Kepala OJK Provinsi Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengatakan stabilitas sektor keuangan daerah masih terjaga dengan pertumbuhan sejumlah indikator utama.
Menurutnya, kinerja perbankan menunjukkan ekspansi dengan pertumbuhan aset mencapai 6,51 persen secara tahunan pada Januari 2026.
Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 6,22 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penyaluran kredit perbankan juga tumbuh sebesar 5,11 persen secara tahunan yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih bergerak positif,” ujar Bismi.
Secara total, aset perbankan di Sulawesi Tenggara tercatat mencapai Rp61,68 triliun pada Januari 2026.
Sementara dana pihak ketiga mencapai Rp33,64 triliun dengan dominasi simpanan dalam bentuk tabungan.
Penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp24,59 triliun dengan rasio kredit bermasalah atau NPL sebesar 2,10 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan regulator sehingga kondisi perbankan dinilai tetap sehat.
Bismi menjelaskan, penyaluran kredit masih didominasi sektor konsumsi dengan porsi lebih dari 57 persen.
Namun OJK terus mendorong peningkatan pembiayaan ke sektor produktif guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan signifikan.
Hingga Desember 2025, jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 123.794 investor.
Nilai transaksi saham di Sultra juga meningkat tajam hingga mencapai Rp608 miliar dengan frekuensi transaksi mencapai 183.831 transaksi.
Selain itu, sektor industri keuangan non-bank juga menunjukkan pertumbuhan positif.
Piutang perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp6,86 triliun dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 2,30 persen.
OJK Sultra juga terus mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat.
Sepanjang periode tersebut, tercatat 378 kegiatan literasi keuangan yang menjangkau lebih dari 210 ribu peserta di berbagai daerah.
Menurut Bismi, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.*
