KENDARIKINI.COM – Masuknya Rhika Purwaningsih, istri Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Darwin yang juga menjabat Bupati Muna Barat (Mubar), sebagai Ketua Partai Golkar Mubar menuai sorotan dari kalangan akademisi.
Pengamat politik Sultra sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari, Andi Awaluddin, menilai penunjukan tersebut berpotensi mencerminkan praktik dinasti politik di internal partai berlambang pohon beringin itu.
“Dinasti politik itu musuh demokrasi. Baik buruknya demokrasi bisa dilihat dari budaya partai politiknya. Kalau ada istri yang menjabat sebagai ketua partai sementara suaminya bupati, itu jelas masuk kategori dinasti politik,” ujar Andi saat dikonfirmasi Kendarikini.com, Jumat (13/2/2026).
Menurut Andi, partai politik seharusnya menjadi contoh praktik demokrasi yang sehat, terutama dalam hal rekrutmen dan kaderisasi. Partai juga memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi politik sekaligus kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terpusat pada lingkaran keluarga tertentu.
“Kalau bicara ideal demokrasi, partai adalah sarana rekrutmen politik dan pendidikan politik. Partai juga menjadi penyeimbang, bukan justru memperkuat dominasi keluarga dalam struktur kekuasaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas demokrasi di daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi tata kelola kebijakan publik, termasuk distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ketika bupati dan istrinya sama-sama memegang posisi strategis, ada potensi konflik kepentingan. Faktor anggaran untuk kegiatan kaderisasi, sosialisasi, dan pendidikan politik bisa saja terpengaruh. Ini yang membuat budaya dinasti politik tumbuh subur,” tegas Andi.
Lebih lanjut, Andi mengaitkan praktik dinasti politik dengan meningkatnya risiko korupsi, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran maupun korupsi kebijakan.
“Di banyak riset demokrasi, dinasti politik sering beriringan dengan budaya ketertutupan dan konsolidasi kekuasaan di lingkar keluarga. Korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga kebijakan yang menguntungkan keluarga atau kelompok tertentu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Partai Golkar Mubar maupun La Ode Darwin terkait sorotan tersebut.*
