Fahmi Sultra Unras di Depan Kantor KPK, Minta Pj Bupati Koltim Diperiksa atas Dugaan Penyuapan dan Pencucian Uang
Jakarta – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (Fahmi) Sultra Jakarta melakukan aksi unjuk rasa didepan KPK RI untuk mendesak KPK RI memeriksa Pj. Bupati Koltim terkait dugaan pencucian uang dan dugaan Suap, serta gratifikasi, pada 24 Mei 2023.
“Hari ini kami datang kembali untuk mendesak KPK RI untuk memanggil dan memeriksa Bupati Kolaka Timur Terkait Dugaan Pencucian Uang, Suap dan Gratifikasi kepada Beberapa Anggota DPRD Kolaka Timur dalam Pemilihan Bupati Koltim 2022 yang lalu,” jelas Adam.
Adam selaku Korlap mengatakan bahwa sebelum terpilih sebagai Bupati Kolaka Timur 2022 yang lalu beliau adalah ajudan (ADC) Gubernur Sulawesi Tenggara yang saat itu Berstatus sebagai Anggota Polri.
“Disini Dugaan kami AA melakukan Pencucian Uang (Money Laundryng), dengan membuka Rekening atas nama AA untuk tempat penyimpanan Gubernur Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya kami hadir disini sebagai agent control yang dilindungi UUD dan UU untuk mendesak KPK RI dan PPATK RI untuk melakukan Penelusuran aliran uang AA mulai tahun 2019 – 2022,” ungkapnya.
Setelah Bupati Koltim terpilih di OTT KPK RI, maka saat itu mulai masif pergerakan dalam sosialisasi Politik baik kepada partai politik di Daerah maupun di Pusat untuk memperoleh rekomendasi dukungan di DPRD Kolaka Timur sebagai syarat maju dan Keterpilihan menjadi sebagai Bupati Kolaka Timur penganti yang sedang Bermasalah Hukum Karena di OTT KPK.
Setelah mendapat Dukungan kemudian sdra AA dinyatakan sebagai Kandidat melawan istri mantan Bupati yang Meninggal Dunia. Kemudia dilakukan Pemilihan Melalui DPRD Kolaka Timur pada Tahun 2022.
Sebelum dilaksanakan pemilihan Sdra AA masif melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Kolaka Timur, baik pertemuan di Koltim maupun Pertemuan di Jakarta Disini Kami Duga Terjadi Penyuapan dan Gratifikasi Kepada beberapa Oknum Anggota DPRD Kolaka Timur.
“Pada saat akan dilakukan Penetapan Bupati Koltim terpilih tahun 2022 Sdra AA menggumpulkan Beberapa Anggota DPRD Kolaka Timur disalah satu hotel di Jakarta. Istilah Aktivis itu bagian dari (Karantina) disini kami juga menduga ada Transaksi antara AA dan Beberapa Oknum Anggota DPRD Kolaka Timur,” ungkapnya
Berdasarkan uraian diatas pihaknya mendesak KPK RI memanggil dan memeriksa Pj Bupati Koltim terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi.
“Kami juga mendesak PPATK RI untuk menelusuri transaksi Keuangan masuk dan keluar Bupati Koltim maupun orang terdekatnya,” tutupnya.
Terkait hal tersebut media ini masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini bisa menggunakan hak jawabnya berdasarkan UU Pers.**
