KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa transformasi birokrasi dan penerapan e-government merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan di era digital.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Andi Sumangerukka saat menjadi keynote speaker dalam Simposium Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) bertema “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan” di Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa (10/2/2026).
Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya terdapat dua fokus utama dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, yakni penyelesaian persoalan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berangkat dari fokus tersebut, ia menilai transformasi birokrasi dan e-government sebagai langkah strategis untuk mendorong inovasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
Menurutnya, pemanfaatan sistem digital menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan transparan.
Pandangan Gubernur tersebut mendapat apresiasi dari Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., yang menilai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai contoh positif dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan.
Ia menyebut Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Apresiasi tersebut diperkuat dengan capaian Pemprov Sultra yang berhasil meraih peringkat pertama nasional pada Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) kategori Rookie of the Year.
Prestasi ini menjadi lonjakan besar, mengingat pada tahun 2023 Sulawesi Tenggara berada di peringkat ke-34 dari 34 provinsi. Saat ini, Sultra berhasil naik ke peringkat ke-16 dari 38 provinsi secara nasional.
Gubernur Andi Sumangerukka juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan e-government sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia aparatur.
Menurutnya, transformasi birokrasi harus diawali dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) agar memiliki integritas, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang ditopang oleh sistem digital menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.*
