Gerakan Mahasiswa di Sultra yang Dibiayai Beli Tiket Pesawat ke Jakarta dapat Kritik Tajam dari Pengamat Politik
KENDARIKINI.COM – Gerakan Mahasiswa yang terjadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 1 September 2025 kemarin mendapat kritik tajam dari pengamat politik sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof. Najib Husain, Senin, 27 Oktober 2025.
Bagaimana tidak dikritik ditengah kesulitan kondisi ekonomi masyarakat, namun pada sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menaikkan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan pada bulan Agustus 2025 lalu.
Kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta itu dengan dalil penyediaan fasilitas perumahan anggota DPR RI.
Keputusan DPR RI itu akhirnya tuai sorotan publik dari berbagai daerah Indonesia yang berujung demonstrasi besar-besaran untuk membatalkan keputusan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta tersebut.
Aksi demontarasi pun digelar di jalan-jalan dari kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemahasiswaan di seluruh tanah air Indonesia, tak terkecuali di daerah Sultra.
Di mana aksi demonstrasi lembaga-lembaga kemahasiswaan itu digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Sultra pada 1 September 2025 lalu.
Walau aksi demonstrasi itu berjalan tanpa caos, tapi dibalik itu ternyata ada kesepakatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan dan DPRD Sultra.
Kesepakatan itu adalah kesepakatan aksi bersama untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat di DPR RI yang diketahui difasilitasi langsung DPRD Sultra dengan membeli tiket pesawat terbang dari Kendari ke Jakarta.
Kejadian itu akhirnya mendapatkan kritik tajam dari pengamat politik sekaligus akademisi FISIP UHO Kendari Prof. Najib Husain.
Di mana ia menilai gerakan mahasiswa itu bukan menggambarkan satu isu satu gerakan. Karena menurutnya jika kembali ke masa gerakan mahasiswa di tahun 1998 lalu itu gerakan mahasiswa satu isu dan satu gerakan. Tetapi melihat gerakan mahasiswa yang kemarin itu satu isu tapi banyak gerakan.
“Selama ini kalau ada gerakan biasanya gerakan yang terjadi membawa bendera masing-masing. Karena perjuangan kita pada 1998 dengan satu isu dengan satu gerakan. Jangan kemudian kita pergerakan kita satu isu tapi banyak gerakan,” ungkap Prof. Najib Husain pada hari Senin, 27 Oktober 2025 dalam kegiatan dialog kebangsaan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sultra di sebuah Coffee Shop di Kota Kendari.
Lebih lanjut Prof. Najib Husain pun menyayangkan sikap gerakan mahasiswa di DPRD Sultra pada 1 September 2025 lalu.
Ia menyinggung jangan gara-gara dibelikan tiket pesawat ke Jakarta menyebabkan isu gerakan tergadaikan di DPR RI.
“Jangan gara-gara mau dibelikan tiket pesawat selesai itu perjuangan tiada gunanya itu,” pungkasnya.(Faldi)*
