KENDARIKINI.COM, KENDARI – Mantan Bupati Buton Utara (Butur), Abu Hasan, menepis berbagai komentar miring terkait kepindahannya dari Partai Golongan Karya (Golkar) ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Abu Hasan yang kini menjabat sebagai Ketua Harian DPW PSI Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa perpindahan partai merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik dan bukan sesuatu yang baru dalam perjalanan politik nasional.
“Saya berpindah partai bukan hal baru dan bukan hanya saya. Tokoh-tokoh nasional juga melakukan hal yang sama, dari Golkar lahir Gerindra, Hanura, hingga NasDem. Prinsipnya saya tidak meninggalkan Golkar, tetapi menambah pengalaman politik di PSI,” ujar Abu Hasan saat dikonfirmasi Kendarikini.com, Minggu (8/2/2026).
Politikus yang pernah menjabat Bupati Buton Utara periode 2016–2021 ini menegaskan bahwa kepindahannya ke PSI bukan karena konflik atau keretakan hubungan dengan pengurus Partai Golkar.
Menurutnya, keputusan tersebut dilandasi oleh komitmen keislaman, keindonesiaan, serta keinginan mencari pengalaman baru di dunia politik.
“Sebagai kader HMI, filosofi dasar saya jelas. Masuk ke partai mana pun—PDIP, Golkar, hingga PSI—pegangan saya tetap tujuan HMI, yaitu mempertahankan NKRI, meningkatkan derajat rakyat Indonesia, dan mengembangkan ajaran Islam sesuai keyakinan,” jelasnya.
Abu Hasan menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan tersebut tetap ia pegang, di mana pun dirinya berkiprah secara politik.
“Saya tidak meninggalkan partai lama, saya hanya menemukan partai baru. PSI saya lihat sebagai partai yang menjunjung solidaritas, untuk Indonesia dan kemaslahatan umat serta bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada perubahan prinsip perjuangan dalam perjalanan politiknya meski berpindah partai.
“Nilai-nilai dasar perjuangan saya tetap sama, tidak berubah meskipun berada di partai mana pun, kita satu rumah, tetapi beda kamar,” pungkas Abu Hasan.
Diketahui, kepindahan Abu Hasan ke PSI dinilai sebagai langkah rasional dan adaptif di tengah perubahan peta politik nasional dan lokal, seiring meningkatnya eksistensi PSI menjelang Pemilu 2029.*
