Jelang Pilkada Serentak, FKUB Sultra Gelar Deklarasi Damai
KENDARI – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan dialog kerukunan yang dirangkaikan dengan Deklarasi Damai pada Sabtu (9/11/2024).
Ketua FKUB Sultra, Drs KH Ryha Madi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pemuka agama di Sulawesi Tenggara untuk memberikan pencerahan di momentum Pilkada.
“Nantinya, para pemuka agama ini yang berada di FKUB memberikan penyampaian kepada masing-masing jamaah untuk menciptakan situasi yang damai”, jelasnya.
Selain deklarasi damai dan dialog kerukunan, pihaknya juga bakal membuat testimoni tentang ajakan menciptakan situasi kondusif jelang pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara.
“Harapannya, semua lapisan masyarakat tidak terpecah belah di momentum Pemilihan kepala daerah rasa persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara”, harapnya.
Sementara itu, Kanwil Kemenag Sultra, Muh. Saleh mengapresiasi dialog kerukunan dan deklarasi damai yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama.
“Selaku Kakanwil Kemenag Sultra, saya mengapresiasi atas ide-ide para pemuka agama di Sulawesi Tenggara yang bersatu menciptakan situasi yang kondusif jelang Pemilukada”, ucapnya.
Olehnya itu, ia berharap pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Sulawesi Tenggara berjalan aman dan damai tanpa ada perpecahan.
Di lokasi yang sama, Sekda Sultra, Asrun Lio menyambut baik kegiatan dialog kerukunan dan deklarasi damai yang dilaksanakan FKUB Sulawesi Tenggara.
Dirinya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka memperkokoh kerukunan antar umat beragama khususnya di sulawesi tenggara.
“Forum kerukunan umat beragama (fkub) memegang peranan yang sangat vital, yaitu sebagai miniatur kebhinekaan indonesia dan harus mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai pemuka agama untuk saling berdialog, berbagi pandangan, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga persatuan dan
kesatuan umat beragama”, ungkapnya.
“Penting bagi kita untuk mengingat bahwa
kerukunan beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda di jazirah sulawesi tenggara”, tegasnya.*
