“Hal itu sangat bertentangan dengan Undanga-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, sebab peristiwa tesebut diduga melanggar prosedur dan pertauran,” jelasnya.
Kapitan Sultra juga menduga adanya pelanggaran lingkungan, dimana PT AKP dan PT KDI disinyalir belum mempunyai penampungan limbah cair dan padat, baik itu penampungan limbah di Jetti maupun dalam lokasi pertambangan, serta diduga belum memiliki izin IPAL maupun IPLC.
“Hari ini kami bertandang ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sultra untuk mengadukan PT KDI perihal dengan pelanggaran lingkungan,” tutur Asrul.
Pihak DLHK Provinsi Sultra Bidang Hukum, mengakui bahwa belum menerima laporan persemester terkait pengelolaan izin lingkungan dari PT AKP dan PT KDI.
“Kami belum menerima laporan persemester terkait pengelolaan izin lingkungan dari PT AKP dan PT KDI,” ujarnya.
Sementara itu Kasubag Tata Usaha KUPP Kelas I Molawe Herman saat dikonfirmasi mengatakan bahwa “Jika yang dimaksud itu Tersus yang dikelola PT. AKP, adalah Terminal Khusus yang diberikan ijin untuk melayani Kepentingan Umum Sementara, yang dimaksud adalah IUP yang tertera dalam surat izinnya diantaranya PT. CDSM, PT. KPI, PT. KDI, PT. MMP,”.
Terkait hal tersebut media ini juga berusaha mengkonfirmasi salah satu Penanggung Jawab PT. AKP, Riki, namun pihaknya enggan memberikan tanggapan, pihaknya mengarahkan untuk menghubungi PT. KDI.
Sementara itu saat dikonfirmasi via WhatsApp salah satu Penanggung Jawab PT. KDI, Roqi, belum bisa memberikan tanggapan.*
