KLHK Kenakan Sanski Denda Administratif PNPB PPKH ke PT Stargate di Konut
KENDARIKINI.COM – PT Stargate Pasific Resources yang bergerak di bidang Pertambangan Bijih Nikel dan beroperasi di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Data dan Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan Tahap XI (Sebelas).
PT Stargate merupakan salah satu perusahaan dari 890 Perusahaan dalam SK tersebut yang mesti melakukan pembayaran denda administratif PNPB PPKH.
SK yang ditandatangani Kepala Biro Hukum MenLHK, Supardi ini mewajibkan PT Stargate untuk mengikuti skema penyelesaian sesuai UU Cipta Kerja atau Omninbus Law.
Dalam SK tersebut menerangkan bahwa PT Stargate yang dicantumkan dalam nomor urut 21, Didalam IUPnya terdapat luasan indikatif area terbuka di Kawasan HP seluas 8,71 Hektar.
PT Stargate dikenakan pasal 110 B yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (II huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:
a. Penghentian sementara kegiatan usaha;
b. Pembayaran denda administratif; dan/atau
c. Paksaan pemerintah.
(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut saat ini membentuk Satgas Penertiban Kawasa Hutan (PKH) dibawah Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Dengan adanya Perpres tersebut ditunjuklah satgas, yang akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan, satgas tersebut diketuai oleh Menteri Pertahanan, Wakil I Jaksa Agung, Wakil II Panglima TNI, Wakil III Kapolri, dan sebagai Pelaksananya Jampidsus.
Berdasarkan data dari Dinas ESDM Sultra, PT Stargate di Tahun 2025 memperoleh kuota RKAB dari Kementerian ESDM sebanyak 1.498.070 MT.
Dilansir dari MODI ESDM komposisi kepemilikan saham diisi oleh dua perusahaan umum yaitu Danusa Tambang Nusantara 70 Persen dan Anugerah Surya Pasific Resources 30 Persen.
Sementara susunan direksi diisi oleh Komisaris Utama Kesuma, Komisaris Eddy dan Hendry Hutahean, Direktur Dixon, Ruli Tanio, Noviandri, Sandhy Herry Hermawan serta Direktur Utama Muliady Sutio.*
