KENDARIKINI.COM, BAUBAU – Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, menerima gelar kehormatan adat “Mia Ogena I Sara Agama” dari Kesultanan Buton dalam sebuah prosesi adat yang berlangsung khidmat di Baruga Keraton Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis, 8 Januari 2026.
Prosesi penganugerahan tersebut turut disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bersama jajaran pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan selamat atas penganugerahan gelar kehormatan adat tersebut kepada Menteri Agama RI. Menurutnya, gelar adat yang diberikan merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Menag dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan persatuan bangsa.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri Agama atas gelar kehormatan adat Kesultanan Buton yang diterima hari ini. Semoga gelar ini semakin menguatkan langkah beliau dalam mengemban amanah dan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam falsafah Kesultanan Buton, Mia Ogena I Sara Agama dimaknai sebagai sosok utama yang menjadi penopang, penjaga, dan penguat sendi-sendi agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Oleh karena itu, penganugerahan gelar tersebut kepada Prof. KH. Nasaruddin Umar dinilai sangat layak, mengingat konsistensinya dalam mengabdikan diri untuk menjaga kemuliaan agama sebagai ruh kehidupan sosial serta memperkokoh persatuan dan kerukunan nasional.
Andi Sumangerukka juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton atas komitmennya dalam melestarikan adat dan budaya daerah. Ia menilai peran lembaga adat sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kearifan lokal yang selaras dengan pembangunan daerah Sultra.
“Mari kita terus bersinergi dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berbudaya, menuju Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ajaknya.
Prosesi adat tersebut menjadi simbol kuat harmonisasi antara nilai agama, budaya, dan pemerintahan dalam menjaga identitas serta peradaban masyarakat Sultra.*
