KENDARIKINI.COM – Mahasiswa KKN Universitas Sebelas Maret (UNS) mendorong penghijauan dan ketahanan pangan Desa Sambirejo.
Program tersebut menggandeng BPDAS Bengawan Solo Karanganyar, Pemerintah Desa Sambirejo, kader Posyandu, dan masyarakat.
Melalui kemitraan tersebut, BPDAS Bengawan Solo memberikan 200 bibit tanaman secara gratis.
Ketua Panitia KKN UNS, Rivaldo Pondiu Unggul, mengatakan program tidak sekadar membagikan bibit.
Mahasiswa juga memberikan edukasi agar kader dan warga mampu membangun kemitraan secara mandiri.
“Kami ingin kader tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi mampu menjalin kerja sama secara mandiri,” ujar Rivaldo.
Kegiatan diawali sosialisasi mekanisme pengajuan bantuan kepada Kader Posyandu Desa Sambirejo.
Mahasiswa membekali kader keterampilan mengajukan permohonan bantuan kepada instansi pemerintah maupun pihak eksternal.
Program tersebut mendapat perhatian Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan Rektor UNS Prof. Hartono.
Keduanya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKN di Desa Sambirejo.
Bupati dan Rektor UNS kemudian ikut menanam bibit bersama mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat.
Sebanyak 20 bibit Tabebuya ditanam di kawasan sempadan Embung Dewi Nawang Wulan.
Penanaman tersebut ditujukan mendukung konservasi air, mengurangi erosi, dan memperindah ruang terbuka publik.
Sementara 180 bibit tanaman buah produktif dibagikan kepada 70 kepala keluarga melalui kader Posyandu.
Setiap keluarga memperoleh dua hingga tiga bibit untuk ditanam di pekarangan rumah.
Program tersebut diharapkan mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan.
Mahasiswa KKN UNS juga meluncurkan platform digital bernama Sambirejo Connect untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Platform tersebut menyediakan draf surat kemitraan, panduan enam SPM Posyandu, dan kalkulator HPP UMKM.
Sambirejo Connect juga menyediakan direktori akses beasiswa dan berbagai program pemerintah.
Program KKN tersebut terlaksana melalui dukungan Pemerintah Desa Sambirejo dan kader Posyandu tanpa membebani anggaran desa.*
