KENDARIKINI.COM – WALHI Lampung menyoroti pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di TN Way Kambas.
Pembangunan tersebut dinilai bukan satu-satunya solusi untuk mencegah konflik antara gajah dan manusia.
Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menyarankan pembangunan tanggul pada titik rawan konflik.
Menurutnya, tanggul dinilai lebih sulit ditembus gajah dibandingkan pagar pembatas.
“Pembangunan pagar bukan solusi satu-satunya dan paling efektif,” ujar Irfan, Selasa (18/8/2026).
Ia juga mempertanyakan efektivitas pembangunan pagar di seluruh jalur perbatasan kawasan TN Way Kambas.
Menurutnya, tidak seluruh wilayah tersebut merupakan titik konflik antara gajah dan masyarakat.
Irfan menilai pembangunan seharusnya difokuskan pada lokasi yang memiliki tingkat konflik tinggi.
“Jika harus dibangun pembatas, seharusnya hanya mengambil spot-spot tertentu yang memang rawan,” katanya.
WALHI juga menyoroti anggaran pembangunan pagar dan tanggul yang disebut mencapai Rp839 miliar.
Menurut Irfan, anggaran tersebut tergolong besar di tengah kebijakan efisiensi pemerintah.
Ia meminta pemerintah memastikan manfaat proyek sebanding dengan investasi yang telah dikeluarkan.
“Kalau pembangunan pagar berjalan efektif, secara investasi jangka panjang masih ada pertanyaan,” ujarnya.
WALHI juga mempertanyakan mekanisme pengawasan dan pemeliharaan pagar setelah pembangunan selesai.
Irfan meminta pemerintah tidak hanya fokus membangun, tetapi memastikan infrastruktur tersebut berfungsi secara berkelanjutan.
Selain itu, WALHI menilai proyek tersebut perlu didukung kajian dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
Menurutnya, masyarakat sekitar kawasan konservasi perlu dilibatkan karena bersinggungan langsung dengan konflik satwa.
WALHI juga mempertanyakan transparansi sumber anggaran pembangunan pagar tersebut.
Irfan mengaku belum mengetahui apakah anggaran sepenuhnya berasal dari APBN atau sumber pembiayaan lainnya.
Ia juga mempertanyakan apakah anggaran Rp839 miliar tersebut dialokasikan dalam satu tahun atau beberapa tahun.
Terkait potensi penyimpangan, WALHI mengingatkan risiko korupsi tetap ada dalam setiap proyek pemerintah.
“Potensi korupsi tetap ada. Masyarakat bertanggung jawab memastikan proyek berjalan efektif,” pungkasnya.*
