KENDARIKINI.COM – PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) digugat ke Pengadilan Negeri Kolaka terkait dugaan penyerobotan lahan warga.
Gugatan perdata tersebut diajukan kuasa hukum Oktavianus, Dr. Supriadi, pada Kamis (13/8/2026).
Lahan yang disengketakan memiliki luas sekitar satu hektare dan disebut telah bersertifikat atas nama kliennya.
Menurut Supriadi, lahan tersebut kini digunakan untuk menunjang operasional jetty PT IPIP di Desa Oko-Oko, Pomalaa.
Selain PT IPIP, KUPP Pomalaa turut menjadi tergugat dalam perkara tersebut.
KUPP Pomalaa dinilai lalai karena diduga menerbitkan rekomendasi operasional jetty tanpa memverifikasi dokumen kepemilikan lahan.
Supriadi merujuk Permenhub Nomor PM 52 Tahun 2021 sebagaimana perubahan PM 46 Tahun 2022.
Menurutnya, izin operasional harus didukung hak kepemilikan yang sah serta tidak berstatus sengketa.
Supriadi mengatakan langkah hukum ditempuh karena belum ada penyelesaian terkait pembebasan maupun ganti rugi lahan.
“Hak klien kami tidak pernah diganti rugi. PT IPIP langsung menimbun dan meratakan lahan,” kata Supriadi, Minggu (16/8/2026).
Ia menyebut tindakan tersebut dilakukan tanpa koordinasi maupun konfirmasi kepada pemilik lahan.
Supriadi juga menilai pihak perusahaan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, masyarakat lokal harus mendapatkan perlindungan atas hak kepemilikan tanah di tengah masuknya investasi.
“Investasi seharusnya membawa kemanfaatan dan kesejahteraan, bukan merampas hak masyarakat secara sepihak,” tegasnya.
Atas dugaan penguasaan lahan tersebut, pemilik mengaku mengalami kerugian materiel dan immateriel.
Pihaknya kini menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian serta perlindungan atas hak kepemilikan lahan.*
