KENDARIKINI.COM – DPM FKIP UHO meminta Kejati Sultra mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang mantan Sekda Sultra.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPM FKIP UHO, Muhammad Ilham.
Ia meminta pemeriksaan dilakukan objektif, transparan, profesional, serta berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami meminta Kejati Sultra memeriksa dugaan ini secara objektif dan menyeluruh,” ujar Muhammad Ilham.
Menurutnya, dugaan keterlibatan mantan pejabat dalam mengondisikan massa aksi perlu mendapat perhatian serius.
Namun, Ilham menegaskan seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang berwenang.
Ia meminta pemeriksaan mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan pengaruh.
DPM FKIP UHO juga mendorong Kejati Sultra menelusuri hubungan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Termasuk kemungkinan adanya fasilitas, dukungan, tekanan, atau intervensi terhadap kelompok massa aksi.
Ilham menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, ruang aspirasi masyarakat harus dijaga dari intervensi kepentingan tertentu.
“Kami ingin memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan bebas dan independen,” tegasnya.
Ia menilai status mantan pejabat tidak boleh menjadi alat untuk memengaruhi gerakan masyarakat.
DPM FKIP UHO juga mendorong netralitas dan profesionalitas aparatur pemerintahan tetap dijaga.
Menurut Ilham, jabatan maupun pengaruh seseorang tidak boleh digunakan memengaruhi proses demokrasi.
Ia meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan jika pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran.
“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab sesuai hukum,” pungkasnya.
DPM FKIP UHO menegaskan tidak ingin terjadi penghakiman sebelum proses pemeriksaan menghasilkan kesimpulan.*
