KENDARIKINI.COM – Pj Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Fadlansyah, menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi DPRD terkait RAPBD Perubahan 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sultra di Kendari, Rabu malam (23/9/2026).
Fadlansyah hadir mewakili Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam agenda penyampaian jawaban pemerintah provinsi.
Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD Perubahan 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Penyusunan juga mengacu Keputusan Mendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang pemutakhiran nomenklatur perencanaan daerah.
Terkait pendapatan, pemerintah mencatat peningkatan sebesar Rp156,3 miliar dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.
Kenaikan tersebut mencakup pajak daerah sebesar Rp153,3 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp20 miliar.
Peningkatan pajak daerah bersumber dari kurang salur pajak rokok 2025. Sementara dividen BUMD meningkatkan pendapatan kekayaan daerah.
Namun, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah berkurang Rp17,05 miliar.
PAD Sultra juga meningkat dari Rp1,934 triliun menjadi Rp2,178 triliun dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.
Kenaikan PAD tersebut mencapai Rp243,652 miliar atau 12,59 persen.
Pemerintah menyebut peningkatan pendapatan Rp395,4 miliar dihitung berdasarkan potensi pajak, tren realisasi, dan kepatuhan wajib pajak.
Sementara kenaikan belanja sebesar 16,47 persen diarahkan mendukung program prioritas nasional dan daerah.
Program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agromaritim.
Terkait SiLPA Rp235,4 miliar, pemerintah menyebut sumbernya berasal dari sejumlah pelampauan penerimaan dan penghematan belanja.
SiLPA juga mencakup kewajiban kepada pihak ketiga serta sisa dana pengeluaran pembiayaan dan belanja lainnya.
Fadlansyah berharap seluruh program pembangunan 2026 dapat direalisasikan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
“Insyaallah, seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat terealisasi secara optimal,” ujarnya.*
