KENDARIKINI.COM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari mengungkap adanya tumpang tindih lahan dalam sengketa tanah Hotel R Foresta Syariah Kendari.
Temuan tersebut disampaikan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kendari, Okky Aditia Nur Pratama, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Kendari, Senin (9/11/2026).
Okky menjelaskan, BPN telah melakukan identifikasi fisik setelah menerima permohonan pengecekan dari Polsek Baruga.
“Laporan hasil identifikasi lapangan pada 13 Juli 2026 menunjukkan adanya tumpang tindih (lahan),” ungkap Okky.
Sementara itu, kuasa hukum pemilik Hotel Foresta Syariah, Ibrahim Tane, membantah tuduhan penyerobotan lahan.
Ia menyebut hotel berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02274 milik Nur Hayati Anwar sejak 2003.
Menurut Ibrahim, kliennya membeli tanah tersebut pada 2024 melalui akta jual beli resmi.
Ia juga mengklaim luas tanah aktual justru berkurang dari 602 meter persegi sebagaimana tercantum dalam sertifikat.
“Pada intinya kami tidak mencaplok tanah siapa-siapa karena tanah kami ini tidak bertambah, malah berkurang,” tegasnya.
Di sisi lain, pendamping hukum pemohon RDP, Rizman Saputra, meminta persoalan tersebut diungkap secara transparan.
Ia menyebut pihaknya telah menempuh mediasi, melapor ke Polsek Baruga, serta meminta BPN melakukan pengecekan.
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kendari, Zulham Damu, meminta kedua pihak mengajukan permohonan tertulis kepada BPN.
Langkah itu diperlukan untuk memperoleh produk administrasi pertanahan sebagai dasar penyelesaian sengketa.
Sebelumnya, keluarga pemohon menggelar aksi pendudukan di Hotel Foresta, Jalan Bypass Poros Bandara Halu Oleo, Wundudopi, Baruga, pada 5 Maret 2026.
Aksi tersebut dilakukan karena keluarga menduga terjadi penyerobotan lahan dan meminta penyelesaian melalui ganti rugi.*
