KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali meneguhkan kepemilikan lahan eks-PGSD di Kelurahan Kadia, Kota Kendari.
Kepastian tersebut menyusul Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari terkait bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, mengatakan lahan tersebut merupakan aset sah milik pemerintah provinsi.
Lahan itu berada di simpang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia.
Menurut Andi Syahrir, sengketa bermula ketika Kikila Adi Kusuma, salah seorang ahli waris H. Ambodalle, mengklaim dan menguasai lahan tersebut.
Pemprov Sultra kemudian melakukan penertiban aset melalui sejumlah langkah hukum dan mengajukan gugatan kepemilikan pada 2020.
Dalam proses persidangan hingga kasasi pada 2022, Pemprov Sultra dinyatakan menang.
Pemprov selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi pada 2022. Namun, pelaksanaan konstatering baru dilakukan pada 20 November 2025.
Kikila kemudian kembali mengajukan bantahan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026.
Andi Syahrir menyebut, putusan terbaru Pengadilan Tinggi Sultra kembali menguatkan posisi hukum Pemprov Sultra.
Saat ini, Pemprov Sultra telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi.
Pemerintah juga telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan kepada pihak yang menempati lahan tersebut.
“Kami berharap masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” tutupnya.*
