KENDARIKINI.COM – Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Penetapan tersebut dilakukan Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Jumat (6/11/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut perkara tersebut berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel periode 2013 hingga 2025.
Sehari setelahnya, Senin (9/11/2026), penyidik menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK di Sultra.
Lokasi penggeledahan meliputi kantor PT ANI, PT KAA, PT AMI, dan PT AMID di Kendari, Konawe Utara, serta Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen perizinan pertambangan, RKAB, IPPKH, laptop, telepon genggam, dan komputer.
Penyidik juga telah memeriksa 36 saksi sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi.
Dalam penyidikan, PT BSJ diduga memanipulasi dokumen persyaratan penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konawe Utara.
Dokumen tersebut meliputi studi kelayakan, AMDAL, hasil eksplorasi, dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Perusahaan itu juga diduga tetap menambang setelah IUP berakhir pada 2015.
Penyidik turut mendalami dugaan penambangan di kawasan hutan lindung, pemberian uang kepada penyelenggara negara, serta penjualan nikel menggunakan dokumen IUP perusahaan.
Kejagung menduga aktivitas tersebut menguntungkan PT BSJ dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Saat ini, penyidik meminta penghitungan kerugian negara dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti hasil penggeledahan.*
