KENDARIKINI.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengadaan buku di lima SD Negeri Kota Kendari tidak dapat dibuktikan keberadaannya.
Temuan tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp61.406.300 berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari Tahun 2025.
Temuan itu tertuang dalam LHP BPK Nomor 25.A/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026 tertanggal 22 Mei 2026.
Dalam pemeriksaan fisik bersama Inspektorat Kota Kendari, auditor menemukan sejumlah buku tidak dapat ditunjukkan pihak sekolah.
Kondisi tersebut menyebabkan kesesuaian jumlah dan kondisi fisik buku dengan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diyakini.
Anggaran pengadaan buku tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan rekapitulasi BPK, lima sekolah yang menjadi temuan meliputi SD Negeri 39 Kendari sebesar Rp25.293.000, SD Negeri 30 Kendari Rp16.012.800.
Selanjutnya, SD Negeri 96 Kendari sebesar Rp8.325.000, SD Negeri 72 Kendari Rp7.218.500, dan SD Negeri 97 Kendari Rp4.557.000.
SD Negeri 39 Kendari mencatat nilai pengadaan tertinggi, disusul SD Negeri 30 Kendari.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saemina, menyebut pihak sekolah telah mengembalikan dana tersebut.
“Mohon maaf kalau yang ini (Rp61.406.300,00) sekolah sudah mengembalikan,” ujar Saemina kepada Kendarikini.com, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, BPK meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari meningkatkan pengawasan terhadap kepala sekolah.
Pengawasan tersebut mencakup pelaporan dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang agar kejadian serupa tidak terulang.*
