KENDARIKINI.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp1,13 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
Temuan tersebut berasal dari denda keterlambatan penyelesaian lima paket proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkot Kendari Tahun 2025, nilai denda mencapai Rp1.138.769.014.
Laporan bernomor 25.A/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026 tersebut diterbitkan pada 22 Mei 2026.
BPK mengungkapkan temuan itu melalui pemeriksaan uji petik terhadap realisasi belanja modal Pemkot Kendari Tahun Anggaran 2025.
Lima paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan tersebut memiliki rincian denda sebagai berikut.
Proyek pembangunan Jalan Dangga–Budi Utomo Baru (Bumi Perkemahan) memiliki nilai kontrak Rp17 miliar, dengan denda Rp852.058.717.
Selanjutnya, konsolidasi rehabilitasi Jalan Teratai, Seroja, dan Dowiawi dikenakan denda Rp10.477.573.
Konsolidasi rehabilitasi Jalan H. Rahman, Jalan Latama, serta peningkatan Jalan Konggoasa dan Pekuburan Punggolaka dikenakan denda Rp87.934.164.
Sementara itu, proyek peningkatan Jalan Nanga-Nanga memiliki denda keterlambatan Rp87.917.568.
Adapun pekerjaan drainase Jalan Syech Yusuf dikenakan denda sebesar Rp100.380.992.
Dalam LHP tersebut, BPK menyebut potensi kekurangan penerimaan terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikan kontrak secara memadai.
Akibatnya, penyelesaian dan penyerahan pekerjaan tidak dipastikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Muhammad Jayadi, belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut penagihan denda tersebut.*
