Rabu, November 18, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaBeritaKemendagri Tampung Usulan Desa Sultra untuk Program Nasional 2027

Kemendagri Tampung Usulan Desa Sultra untuk Program Nasional 2027

KENDARIKINI.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menampung sejumlah usulan pemerintah kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk bahan penyusunan program nasional 2027.

Usulan tersebut meliputi pemerataan akses internet desa, peningkatan pendapatan nelayan, integrasi data desa, hingga kepastian regulasi pemilihan kepala desa (Pilkades).

Aspirasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Zahra Hotel Kendari, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung 16–18 November 2026 tersebut digelar Dinas PMD Provinsi Sultra. Rakor diikuti seluruh kepala dinas PMD kabupaten/kota se-Sultra.

Dalam forum tersebut, Kabupaten Kolaka Timur mengusulkan perluasan jaringan internet dan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di desa terpencil.

Kabupaten Buton mendorong proyek percontohan pengembangan desa pesisir terpadu melalui sinergi program antarkementerian.

Sementara Kabupaten Muna mengusulkan integrasi data Prodeskel, SDGs Desa, dan data sektoral sebagai acuan perencanaan pembangunan.

Muna juga meminta kejelasan mekanisme pemungutan suara ulang dalam penyelesaian sengketa Pilkades.

Adapun Kabupaten Buton Selatan meminta kepastian aturan turunan PP Nomor 16 Tahun 2026, terutama terkait teknis Pilkades 2027.

Daerah tersebut juga mengharapkan regulasi pengelolaan keuangan dan aset desa sebagai pedoman penyusunan Peraturan Bupati.

Menanggapi aspirasi itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, menekankan pentingnya penggunaan data sesuai kondisi riil desa.

Ia meminta perencanaan program mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kearifan lokal agar kebijakan tepat sasaran.

Bernhard juga mendorong koordinasi antarkementerian untuk mencegah tumpang tindih program dan mengurangi beban administrasi pemerintah desa.

Seluruh usulan daerah akan dihimpun Kemendagri sebagai bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan program nasional pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa tahun 2027.*

spot_img
RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -