KENDARIKINI.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kekurangan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Hotel Fortune (Ftn) Kendari senilai Rp778.872.517,00. Temuan tersebut mengindikasikan adanya ketidakpatuhan pelaporan omzet yang dilakukan oleh pihak Hotel Ftn Kendari.
Permasalahan ini tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Tahun 2025 dengan Nomor 25.A/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026 yang resmi diterbitkan pada 22 Mei 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik yang dilakukan BPK bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, ditemukan ketidaksesuaian mencolok antara dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dilaporkan pihak hotel dengan data riil di lapangan.
BPK membandingkan laporan omzet hotel tersebut dengan data konfirmasi perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai pemerintah kabupaten, kota, maupun tingkat provinsi di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam laporan tersebut, Kepala Bidang Pengawasan Bapenda Kota Kendari, Munafri, mengungkapkan bahwa praktik pelaporan omzet yang tidak sesuai kondisi sebenarnya ini bukanlah hal baru bagi Hotel Ftn Kendari. Pada tahun anggaran 2024, hotel tersebut juga tercatat memiliki riwayat ketidakpatuhan yang diungkap dalam LHP LKPD Kota Kendari Tahun 2025.
Upaya Bapenda untuk melakukan pemeriksaan pajak lanjutan pun menemui kendala serius. Pihak manajemen hotel selaku Wajib Pajak (WP) dinilai tidak kooperatif karena menolak menyerahkan dokumen pendukung terkait rincian omzet yang dilaporkan. Hingga proses pemeriksaan BPK berakhir, penetapan kurang bayar pajak tersebut tercatat belum dilunasi oleh pihak hotel Ftn Kendari senilai Rp778.872.517,00.
Menanggapi celah kebocoran pendapatan daerah ini, Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I Bapenda, Siri Ali, dalam laporan tersebut menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada sistem pengawasan karena belum terdapat verifikasi atas perhitungan dan penetapan PBJT jasa perhotelan atas perhitungan secara evaluasi mandiri atau self assessment.
Terkait temuan BPK tersebut, jurnalis Kendarikini.com telah berupaya melakukan konfirmasi langsung dengan mendatangi Hotel Fortune Kendari pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 14.00 WITA.
Saat ditemui di lokasi, Room Manager Hotel Fortune Kendari, Intan, enggan memberikan keterangan dengan alasan pihak media belum melayangkan surat permohonan wawancara resmi. Ia pun meminta jurnalis untuk mengajukan surat permohonan terlebih dahulu.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, jurnalis Kendarikini.com kembali mendatangi Hotel Fortune Kendari pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 13.20 WITA dengan membawa surat permohonan wawancara resmi. Namun, Intan justru menolak menerima surat tersebut dan menyatakan tidak bersedia diwawancarai terkait temuan BPK.
Tak hanya menolak memberikan keterangan, ia juga melontarkan ancaman kepada jurnalis Kendarikini.com agar tidak memberitakan temuan BPK tersebut dengan alasan dapat merusak nama baik Hotel Fortune Kendari.
Meskipun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi Kendarikini.com tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi manajemen Hotel Fortune Kendari untuk memberikan klarifikasi maupun penjelasan resmi atas temuan BPK tersebut.*












