Kamis, November 19, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaBeritaBakom RI Bantah Google Sebut 19.389 Kanal YouTube Dikelola Pemerintah

Bakom RI Bantah Google Sebut 19.389 Kanal YouTube Dikelola Pemerintah

KENDARIKINI.COM – Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI membantah anggapan bahwa 19.389 kanal YouTube yang ditutup Google dikelola atau dibiayai pemerintah Indonesia.

Juru Bicara Bakom RI, Dr. Teguh Santosa, mengatakan laporan Google berjudul *Influence Operations Bulletin Q3 2026* tidak pernah menyebut pemerintah sebagai pihak di balik kanal tersebut.

Menurut Teguh, laporan yang dirilis pada 30 Oktober 2026 itu hanya menggambarkan kecenderungan konten, bukan identitas pengelola maupun pendana jaringan.

“Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah buzzer pemerintah adalah tafsir di ruang publik,” ujar Teguh di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, istilah *linked to Indonesia* merupakan penanda geografis dan bukan bukti keterlibatan institusi pemerintah.

Teguh juga mempertanyakan transparansi metodologi Google dalam menutup 19.389 kanal sepanjang Juli hingga September 2026.

Menurutnya, mekanisme *related channel terminations* memungkinkan penghapusan sejumlah kanal berdasarkan keterkaitan yang terdeteksi sistem otomatis maupun peninjauan manual.

Ia menilai angka tersebut belum cukup membuktikan jumlah pelaku, jangkauan pengaruh, maupun keterlibatan aktor politik tertentu.

Teguh menegaskan pemerintah tidak membela praktik manipulasi opini publik, termasuk jaringan akun terkoordinasi yang menyerang pengkritik pemerintah.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memperingatkan bahaya penggunaan kecerdasan buatan untuk mengoperasikan ribuan akun media sosial.

Peringatan tersebut, kata Teguh, disampaikan dalam sejumlah forum pemerintahan dan kegiatan nasional sepanjang 2026.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google membuka data atribusi serta bukti penindakan secara transparan.

Pemerintah berharap keterbukaan tersebut dapat memastikan penelusuran jaringan akun terkoordinasi berlangsung objektif dan tidak menimbulkan kesimpulan tanpa bukti.*

spot_img
RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -