KENDARIKINI.COM – Sebanyak 27 sertifikat e-Pas Kecil diserahkan kepada kelompok nelayan Kota Kendari.
Penyerahan berlangsung di Ruang Terbuka Publik (RTP) Papalimba, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Kejati Sultra, Kejari Kendari, Pemkot Kendari, dan KSOP Kelas II Kendari.
Kajati Sultra Sugeng Riyanta mengatakan, program tersebut merupakan bentuk pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tidak usah besar, hal kecil tapi itu dibutuhkan oleh rakyat kita,” kata Sugeng.
Menurutnya, e-Pas Kecil penting bagi nelayan untuk mengakses berbagai kebutuhan, termasuk BBM bersubsidi.
Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyerahan 27 sertifikat kepada nelayan.
Berdasarkan data Pemkot Kendari, terdapat 438 nelayan pemilik kapal di Kota Kendari.
Sebelumnya, baru 14 nelayan yang telah memiliki e-Pas Kecil.
Dengan penambahan 27 sertifikat, sebanyak 41 nelayan kini telah memiliki dokumen tersebut.
Artinya, masih terdapat 397 nelayan yang membutuhkan e-Pas Kecil.
Sugeng menargetkan seluruh nelayan pemilik kapal di Kendari memiliki dokumen tersebut pada tahun depan.
Ia meminta Kejari Kendari, Pemkot Kendari, dan KSOP memperkuat kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi program yang dinilai memberikan kepastian administrasi bagi nelayan.
“Penyerahan sertifikat e-Pas Kecil bukan sekadar penyerahan dokumen,” kata Siska.
Menurutnya, dokumen tersebut juga menjadi bagian perlindungan bagi masyarakat nelayan.
Pemkot Kendari akan melanjutkan kolaborasi agar seluruh nelayan pemilik kapal memperoleh e-Pas Kecil.
Pemkot juga mengalokasikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 100 nelayan selama 2026.
Kajari Kendari Azi Tyawardhana mengatakan, program tersebut bermula dari komunikasi dengan KSOP terkait sertifikasi kapal nelayan.
e-Pas Kecil diperlukan kapal berukuran di bawah tujuh Gross Tonnage (GT).
Dokumen tersebut menjadi bukti legalitas, kepemilikan, dan kebangsaan kapal.
Selain akses BBM bersubsidi, dokumen tersebut dapat mendukung kapal menjadi agunan perbankan.
Program ini diharapkan diperluas hingga seluruh wilayah Sultra melalui kolaborasi Kejaksaan dan pemerintah daerah.*
