KENDARIKINI.COM – Ketua HIPPMAR, Umar, menegaskan isu keadilan di Routa bukan hanya kepentingan warga lokal, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, dugaan eksploitasi lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
Umar menyebut keadilan sebagai nilai universal yang tidak dibatasi wilayah administratif, sehingga advokasi terbuka bagi semua pihak.
Routa dinilai memiliki posisi strategis di Konawe, menjadikan persoalan wilayah tersebut relevan diperjuangkan secara luas.
Ia menilai keliru anggapan bahwa masyarakat luar tidak boleh terlibat dalam advokasi persoalan di Routa.
HIPPMAR juga menyoroti sikap sejumlah pihak, khususnya anak muda, yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.
Mereka dinilai justru menjadi perpanjangan tangan korporasi melalui narasi kesejahteraan yang menutupi realitas di lapangan.
“Fakta penyempitan ruang hidup masyarakat tidak boleh diabaikan,” tegas Umar dalam keterangannya.
HIPPMAR mendesak perusahaan menepati komitmen pembangunan smelter di Routa, termasuk di kawasan Tapparan Teo.
Mereka menolak pengangkutan ore nikel ke luar daerah tanpa memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Selain itu, HIPPMAR meminta tata kelola tambang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Fokus pengawasan meliputi program PPM, CSR, serta reklamasi pasca tambang untuk mencegah kerusakan lingkungan.
HIPPMAR menegaskan komitmennya mengawal isu ini demi keadilan dan keberlanjutan masyarakat Routa.*
