Kendari – Ketua Bidang Pendidikan Himpunan Pemuda Mahasiswa Pemerhati Pendidikan (HPMPP) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ikbal Darmansyah sangat prihatin dengan Kondisi SMAN 12 Kendari yang sangat minim fasilitas belajar mengajar hingga siswa siswi belajar harus melantai.
“Buka hanya itu, beberapa siswa Juga mengatakan Kepala Sekolah SMAN 12 Kendari sangat tidak layak jadi pemimpin sebab pada saat apel kepsek tersebut sering mengungkapkan lewat mic sumpah sumpah kan Muridnya di Makan Buaya,” katanya.
Terkait hal tersebut HPMPP Sultra juga akan membuat laporan resmi di Kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan di SMA 12 Kendari.
“Kami menduga siswa-siswi mengikuti pembelajaran dengan duduk diatas lantai dengan menggunakan meja lipat sebagai sarana belajar,” ungkapnya.
Selain itu salah satu orang tua siswa, Imran menungkapkan anaknya yang saat ini duduk dibangku kelas XII tersebut harus belajar melantai.
“Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pihak sekolah dalam memanage sekolah karena hanya persoalan kursi saja tidak mampu di akomodir,” bebernya.
Menurutnya, sebagai Kepala Sekolah seharusnya mampu mengkomunikasikan dengan pihak terkait untuk mendapatkan kursi yang digunakan siswa siswi untuk melaksanakan proses belajar mengajar.
“Anak kami ini sudah tidak kondusif untuk melakukan pembelajaran dengan melantai itu,” tuturnya.
Tak hanya itu, Orang Tua Siswa Tersebut menilai pihak komite tidak transparan dalam mengelola yuran komite yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp 75.000.
“Komite juga ini kesannya tidak transparan, seharusnya mereka melakukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap tahunnya,” sesalnya.
Dikatakan, pihak komite dan sekolah memang melaksanakan rapat komite namun yang diundang hanya orang tua siswa baru atau kelas X.
“Kan kelas X orang Tanya belum bayar turan sebelummya, karena Hanya meraka yang diundang. Seharusnya kami ini orang tua kelas sebelas tau kelas duabelas yang diundang untuk mendengarkan pertanggungjawaban uang yang kami setor ke pihak komite,” ungkapnya.
Sehingga dengan adanya masalah sepeti ini, kami meminta transparansi sekolah dan komite agar masalah disekolah ini bisa selesai.
“Kalau tidak mampu yah ngga usah menjadi kepala sekolah, harus dicari gantinya yang lebih kreatif lagi,” pungkasnya.
Sementara itu terkait dugaan tersebut saat dikonfirmasi via WhatsApp Kepala Sekolah SMAN 12 Kendari Sudarso membantah hal tersebut.
“Tidak pernah saya mengatakan seperti itu, fasilitas sedang di proses,”.
Saat ditanyakan terkait pungutan 75.000/ Bulan pihaknya juga menampik hal tersebut.
“Bukan pungutan sumbangan orang tua tidak ditentukan besarannya,orang tua semua diundang,” pungkasnya.*
