KENDARIKINI.COM — IMALAK Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Dinas PUPR Kota Kendari membongkar bangunan Pemkot Kendari.
Bangunan tersebut diduga berdiri di atas lahan sekolah tanpa dokumen izin resmi dan melanggar Garis Sempadan Jalan (GSJ).
Sekretaris Jenderal IMALAK Sultra, Akmal, mengatakan pembangunan fasilitas publik harus mematuhi regulasi tata ruang yang berlaku.
“Setiap proses pembangunan fasilitas publik di Kota Kendari harus mematuhi regulasi tata ruang demi ketertiban dan keselamatan,” ujar Akmal.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Kendari, Arfan, mengaku baru mengetahui bangunan tersebut merupakan fasilitas sekolah.
“Kemarin saya sudah suruh anggotaku turun ke sana. Anggotaku bilang itu sekolah,” kata Arfan.
Arfan mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait riwayat dan legalitas lahan bangunan tersebut.
Menurutnya, bangunan baru itu diduga berdiri di atas tapak bangunan lama sehingga diperlukan verifikasi dokumen.
“Kalau sekolah kan harus juga mengikuti ketentuan,” jelasnya.
Arfan mengaku telah mengarahkan anggotanya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari terkait pembangunan tersebut.
Ia menegaskan aturan tata ruang berlaku bagi seluruh pihak, termasuk instansi pendidikan di Kota Kendari.
“Kalau kami yang namanya pelanggaran pasti kami tindak,” tegas Arfan.
Namun, PUPR belum mengambil tindakan pembongkaran karena masih menunggu hasil koordinasi dan pemeriksaan legalitas bangunan.
Kepala Dikbud Kota Kendari, Saemina, belum memberikan tanggapan terkait dugaan pelanggaran tata ruang tersebut hingga berita diterbitkan.*
