KENDARIKINI.COM – Forum Perlawanan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (FPM Sultra) menyoroti dugaan aktivitas bongkar muat material kapal tongkang.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung di kawasan Pelabuhan Nusantara Kendari tanpa kelengkapan dokumen perizinan.
Koordinator FPM Sultra, Laode Zulyarson, mempertanyakan legalitas aktivitas bongkar muat material tersebut.
Menurutnya, setiap kegiatan bongkar muat di kawasan pelabuhan harus memiliki legalitas dan berada dalam pengawasan instansi berwenang.
“Kami mempertanyakan, atas dasar izin apa aktivitas bongkar muat material tersebut dilakukan?” ujar Laode, Senin (10/8/2026).
FPM Sultra juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dan kesesuaiannya dengan ketentuan berlaku.
Mereka meminta instansi berwenang membuka informasi mengenai legalitas kegiatan bongkar muat tersebut.
Informasi itu meliputi izin bongkar muat, kesesuaian lokasi, identitas pelaksana, dokumen kapal, serta material yang diangkut.
Menanggapi sorotan tersebut, General Manager Pelindo Kendari, Herryanto, membantah adanya aktivitas tanpa kelengkapan administrasi.
Herryanto mengatakan, kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat dipastikan memiliki dokumen resmi.
“Dokumennya pasti ada karena tidak bisa sandar itu kapal kalau tidak lengkap dokumennya,” kata Herryanto.
Pernyataan tersebut disampaikan Herryanto saat dikonfirmasi Kendarikini.com, Senin (10/8/2026).
Sementara itu, Kepala KSOP Kendari, Rahman, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyebut kawasan tersebut berada dibawah kewenangan Pelindo.
“Pelabuhan tersebut di bawah kewenangan Pelindo,” kata Rahman.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen perizinan aktivitas bongkar muat tersebut.*
