KENDARIKINI.COM — Indonesia dinilai semakin menegaskan arah politik luar negeri melalui keikutsertaan aktif dalam BRICS.
Hal itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, merespons KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India.
KTT BRICS tersebut menghasilkan Deklarasi New Delhi yang disahkan pada 12 September 2026.
Menurut Teguh, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh memiliki arti strategis bagi posisi diplomasi Indonesia.
Ia menilai partisipasi tersebut memperkuat orientasi politik luar negeri Indonesia yang aktif dan berorientasi kepentingan Global South.
“Kehadiran Indonesia memperkuat solidaritas Asia-Afrika yang berakar dari semangat Bandung 1955,” kata Teguh.
Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta itu menilai prinsip kesetaraan kedaulatan tetap relevan melalui kerja sama BRICS.
Deklarasi New Delhi juga mendorong reformasi lembaga multilateral seperti PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional.
Teguh menyebut reformasi diperlukan agar tata kelola global lebih representatif terhadap perkembangan ekonomi dunia.
Selain itu, BRICS menyoroti penguatan rantai pasok global dan transformasi digital yang inklusif.
Isu ketahanan pangan dan transisi energi berkelanjutan juga menjadi bagian penting pembahasan KTT BRICS.
“Kolaborasi riset dan transfer teknologi hijau diperlukan untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
BRICS juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antarnegara anggota melalui skema Local Currency Settlement.
Menurut Teguh, langkah tersebut berpotensi mengurangi kerentanan negara anggota terhadap gejolak mata uang global.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BRICS membuka peluang memperkuat kepentingan nasional melalui kerja sama ekonomi lintas benua.
Teguh menilai langkah tersebut tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Ia juga mengingatkan implementasi komitmen menjadi tantangan utama setelah KTT BRICS berakhir.
“Kredibilitas BRICS diuji dari seberapa cepat kebijakan strategis dirasakan langsung masyarakat,” tegasnya.
Teguh berharap Indonesia dapat memperkuat posisi negara berkembang dalam mendorong tata ekonomi global yang adil.*
