KENDARIKINI.COM – Perkumpulan Orang Same Bajau Indonesia (POSBI) melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) Rp50 juta per kapal nelayan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (12/10/2026).
Presiden POSBI, Erni Bajau, menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Sahono Budianto. Ia turut menyerahkan nama-nama pengurus kapal yang diduga menjadi korban.
Erni mengatakan, laporan itu meminta PSDKP menindaklanjuti dugaan pungutan serta memastikan pengembalian uang nelayan jika terbukti terdapat pelanggaran.
“Saya sudah menceritakan semua hal terkait video saya,” ujar Erni dalam keterangan tertulis kepada Kendarikini.com, Selasa (13/10/2026).
Menurut Erni, pihak PSDKP berjanji menindaklanjuti dan mengonfirmasi informasi yang disampaikan.
Dugaan pungli tersebut sebelumnya mencuat setelah Erni menerima laporan pemilik kapal mengenai penarikan uang jaminan dokumen sebesar Rp50 juta per kapal.
Nelayan mengaku dokumen kapal ditahan hingga pembayaran dilakukan. Kondisi tersebut disebut menghambat akses nelayan untuk memperoleh es balok, mengisi bahan bakar, dan melaut.
Perwakilan nelayan Buton Utara, Riswan, sebelumnya menyebut pemilik tiga kapal telah membayar masing-masing Rp50 juta secara tunai kepada pihak ketiga yang ditunjuk.
Sementara itu, Kepala Satwas PSDKP Kendari, Asep Rahmat Hidayat, membantah dugaan pungli tersebut. Ia juga meluruskan informasi mengenai jumlah kapal yang diperiksa.
“Tidak benar itu 21 kapal. Laporan yang masuk ke kami totalnya ada 11 kapal, dan saat ini kami baru memeriksa tiga kapal,” kata Asep pada 28 September 2026.
Asep menegaskan tidak ada pungutan liar dalam proses tersebut. Ia menyebut pemeriksaan kapal lainnya belum dilakukan karena sebagian masih berada di laut.
POSBI menyatakan akan membawa bukti tambahan ke KKP pusat di Jakarta untuk mendorong investigasi menyeluruh atas dugaan tersebut.*
