Nelayan di Sultra Tolak Kebijakan VMS
KENDARIKINI.COM – Ratusan masyarakat nelayan yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Nelayan Sulawesi Tenggara (Sultra) lakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sultra terkait kebijakan migrasi kapal dari izin daerah ke pusat.
Jendral Lapangan, Joko Priono menyebut kebijakan ini dianggap sangat membebani bahkan menyengsarakan para nelayan, khususnya nelayan di Sultra.
Dalam kebijakan tersebut para nelayan dipaksa untuk membeli alat Vessel Monitering System (VMS).
Pemasangan alat VMS tersebut dibanderol dengan harga Rp13.000.000 hingga Rp18.000.000 ditambah lagi membayar biaya airtime sekitar Rp6.000.000.
“Karna pemasangan VMS yang dibeli di angka Rp13.000.000 sampai Rp18.000.000 itu harus kita bayar airtime per tahun Rp6.000.000 sekian-sekian,” katanya, Senin 14 April 2025.
Selain itu, ditambah lagi dengan penekanan pemasangan alat penangkapan plagis besar. Yang mana para nelayan hanya diperkenankan untuk menangkap ikan di wilayah laut yang sangat jauh, sementara para nelayan memiliki keterbatasan anggaran operasional.
“Yang mana plagis besar ini kita harus menangkap ikan di wilayah jauh lautan sana. Sementara kita terbatas dengan anggaran yang ada, anggaran operasional dalam hal ini BBM kemudian dapur para nelayan di lautan,” ujarnya.
Olehnya itu, para nelayan menolak pemasangan alat VMS pada kapal nelayan tradisional dan meminta tetap menggunakan plagis kecil sebagai alat tangkap ikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sultra, Uking Djassa menyampaikan bahwa aspirasi para nelayan akan ditindak lanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.(Amin)*
