KENDARIKINI.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari memastikan denda keterlambatan lima proyek infrastruktur senilai Rp1,13 miliar akan dituntaskan kontraktor.
Kepala Dinas PUPR Kendari, Muhammad Jayadi, mengatakan pembayaran denda dilakukan setelah Pemkot Kendari mencairkan sisa pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga.
Jayadi mengaku telah menyurati seluruh kontraktor untuk menindaklanjuti kewajiban pembayaran denda tersebut.
“Masalah denda pasti tetap kita tindak lanjuti dan sudah kita surati semua. Tapi mereka juga mempertanyakan bagaimana mau membayar denda, sementara pekerjaan mereka belum terbayarkan semua,” ujar Jayadi, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, Pemkot Kendari masih menahan sisa pembayaran pekerjaan kontraktor. Dana tersebut nantinya menjadi jaminan pelunasan denda keterlambatan.
“Mekanisme yang kami sepakati, ketika kita bayarkan semua hak mereka, maka langsung terpotong dengan dendanya,” jelasnya.
Jayadi menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Inspektorat untuk memastikan kewajiban kontraktor segera diselesaikan.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp1.138.769.014 akibat keterlambatan lima proyek infrastruktur Dinas PUPR tahun anggaran 2025.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkot Kendari Tahun 2025 tertanggal 22 Mei 2026.
Lima proyek tersebut meliputi pembangunan Jalan Dangga-Budi Utomo Baru dengan denda Rp852 juta, rehabilitasi Jalan Teratai, Seroja, dan Dowiawi sebesar Rp10,47 juta.
Selanjutnya, rehabilitasi sejumlah ruas jalan di Punggolaka dan Lalodati sebesar Rp87,93 juta, peningkatan Jalan Nanga-Nanga sebesar Rp87,91 juta, serta pembangunan drainase Jalan Syech Yusuf sebesar Rp100,38 juta.
BPK menilai keterlambatan tersebut terjadi akibat pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memadai.
Kondisi itu menyebabkan pekerjaan tidak selesai sesuai jangka waktu kontrak sehingga pemerintah daerah berpotensi kehilangan penerimaan dari denda keterlambatan.*
