KENDARIKINI.COM – Anggota DPRD Sultra dari Dapil Konsel-Bomban menyayangkan sikap PT Marketindo Selaras (MS) dan PT Merbau Jaya Indah Raya di Konawe Selatan yang diduga melakukan penyerobotan lahan kebun warga di Kecamatan Angata dan Kecamatan Mowila, Konsel, Senin 17 Maret 2025.
Wahyu Sulaiman yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Sultra mengatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen mengawal aspirasi rakyat khususnya masyarakat Konsel.
“Saya sebagai anggota DPRD Sultra dengan dapil Konsel-Bombana, dimana kejadiannya bertempat dengan masyarakat yang memiliki kedekatan dengan saya, pertama saya sangat prihatin dengan dugaan penyerobotan lahan, dalam waktu dekat ini saya akan turun kembali untuk mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, sebelumnya juga bersama komisi satu DPRD Sultra kita sudah turun, kita sudah RDP bersama pihak terkait,” jelasnya di sela-sela kegiatan Partai Demokrat di Kota Kendari.
“DPRD Sultra juga sudah ke jakarta, komisi satu yang kesana berkoordinasi dengan pihak berwenang,” tambahnya.
Lanjutnya bahwa pihaknya sangat menyayangkan pihak perusahaan yang terkesan mengadu domba masyarakat.
“Kita sayangkan sikap perusahaan yang mengadu domba masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya juga menekankan bahwa seharusnya perusahaan memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan.
“Seharusnya perusahaan hadir memberikan solusi terhadap masyarakat, bukan memberikan masalah terhadap masyarakat, apalagi ini masyarakat sudah mau panen, malah mereka land clearing atau pembersihan dengan cara-cara agresif,” ungkapnya.
Pihaknya juga berkomitmen untuk menyampaikan aspiras ini ke komisi terkait.
“Kita akan dorong ke komisi terkait, apalagi kita kader Demokrat ada semua di perwakilan di tiap komisi di DPRD Sultra,” tuturnya.
Pihaknya juga menyampaikan langkah ini sejalan dengan visi misi partai Demokrat yang selalu hadir untuk kepentingan rakyat.
“Saya sebagai warga Konsel, dan pasti mengutamakan kepentingan rakyat nomor satu, apalagi moto partai Demokrat, harapan rakyat, perjuangan Demokrat, kita mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, kita harus utamakan bagaimana kehidupan rakyat,” pungkasnya.*
