KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), memperpanjang masa kerja 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemprov Sultra.
Perpanjangan kontrak tersebut berlaku selama tiga bulan, terhitung Oktober hingga Desember 2026. Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan saat Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu, didampingi Pj Sekda dan Kepala BKD Sultra.
Dari total 2.489 pegawai yang diperpanjang masa kerjanya, sebanyak 1.090 merupakan tenaga guru, dua tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis.
Sementara itu, 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Jumlah tersebut terdiri atas 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru.
Gubernur menjelaskan, keputusan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, tiga pegawai memasuki batas usia pensiun, lima meninggal dunia, 40 mengundurkan diri, dan 68 tidak diusulkan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pegawai yang tidak diusulkan dinilai memiliki persoalan kedisiplinan dan kinerja.
Dalam sambutannya, ASR meminta PPPK Paruh Waktu menjadikan perpanjangan SK sebagai motivasi meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, kualitas seorang pegawai tidak ditentukan status kepegawaian, melainkan kesungguhan, tanggung jawab, dan hasil kerjanya.
Selain itu, ASR menyoroti realisasi anggaran Pemprov Sultra hingga minggu kedua November 2026 yang baru mencapai 66,17 persen.
Ia meminta seluruh kepala OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang belum terselesaikan. Gubernur juga menegaskan evaluasi kinerja pimpinan OPD apabila realisasi anggaran belum mencapai 80 persen hingga 18 Desember 2026.
ASR mengingatkan seluruh ASN menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme. Penggunaan anggaran daerah harus transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.*












