KENDARIKINI.COM – Pulau Kabaena dengan luasan 873 Kilo Meter Persegi (KM2) termasuk Pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).
Dalam UU tersebut Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
Hal tesebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang melarang aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil.
MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi.
Sorotan dan Kritikan juga datang dari berbagai kalangan, kali ini Anggota DPD RI dapil Sultra, Umar Bonte.
“Saya minta Pak Gubernur selamatkan pulau Kabaena, dari kebengisan dan kerakusan para penambang itu,” katanya, Jum’at 18 Juli 2025.
Lanjutnya pihaknya meminta Gubernur Sultra untuk tidak diam dan segera mengambil tindakan.
“Jangan Gubernur diam dengan persoalan ini, kita minta komitmen moral Gubernur Sultra, kalau Pak Gubernur punya komitmen moral terhadap masyarakat Sultra, tolong bantu Pulau Kabaena, sudah sangat berbahaya, sudah sangat memprihatikan,” jelasnya.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa kondisi Pulau Kabaena juga sudah sangat memperihatinkan, ini bukan kata dia, tetapi kata para peneliti.
“Kata para peneliti kondisi Pulau Kabaena sudah sangat memprihatikan, disana sudah sangat terdampak terhadap masyarakat, kondisi lingkungan bahkan kesehatan masyarakat terganggu, dan pelanggaran hukum,” bebernya.
Untuk itu pihaknya meminta langkah nyata dari Gubernur Sultra untuk menyikapi persoalan pertambangan di Pulau Kabaena.*
