KENDARIKINI.COM – Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menyoroti negara maju yang dinilai mundur dari tanggung jawab kolektif menangani perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS dan berlangsung selama dua hari.
Jumhur menyebut kondisi tersebut memprihatinkan karena negara-negara berpengaruh secara ekonomi masih menyumbang porsi besar emisi global.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan degradasi lingkungan menentukan keberlanjutan pembangunan setiap negara.
Indonesia juga menegaskan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut sebagai fondasi ketahanan iklim.
Indonesia memiliki lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui, termasuk kekayaan tumbuhan, mamalia, burung, serta ekosistem laut.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim.
Lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang menghadapi risiko kenaikan permukaan laut.
Jumhur menegaskan adaptasi perubahan iklim menjadi bagian utama pembangunan berkelanjutan dan perlindungan kemakmuran nasional.
“Adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan,” ujar Jumhur.
Indonesia telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju ketahanan iklim.
Jumhur juga menekankan pentingnya pengetahuan tradisional dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga sumber daya alam.
Ia memperkenalkan tiga praktik masyarakat Indonesia, yakni Subak, Sasi Lompa, dan Awig-Awig.
Menurut Jumhur, ketiganya membuktikan kearifan lokal dapat memperkuat pengelolaan air, ekosistem, dan sumber daya alam.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam juga menjadi alat adaptasi,” katanya.
Delegasi Indonesia turut dihadiri Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto serta Direktur Kebakaran Lahan Dasrul.
Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa dan Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko juga hadir.*
