KENDARIKINI.COM – Sebagai konsekwensi dari putusan MK nomor 135 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal DPR RI sebaiknya segera membahas revisi UU nomor 7 tahun 2017 pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Dr. Andi Alfian Mallarangeng dalam diskusi publik bertajuk subtansi pokok revisi UU nomor 7 tahun 2017 yang dilaksanakan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara disalah satu hotel di Kota Kendari kemarin Rabu 15 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari DPR RI revisi UU dimaksud sudah masuk dalam prolegnas tahun anggaran 2026. “Ini harus Kita dorong, awasi dan beri masukkan. Pembahasan yang lebih awal, punya waktu pasti akan lebih baik” kata Andi.
Mantan Juru Bicara Presiden SBY itu menyatakan kekhawatirannya jangan sampai pembahasan itu dilaksanakan di injury time menjelang pelaksanaan tahapan pemilu, “pasti pembahasannya tidak akan maksimal karena terburu-buru”, tegas Andi.
Ia juga menambahkan pernyataan kesiapan Partainya Partai Demokrat melaksanakan pembahasan revisi UU pemilu tersebut.
Berkenaan dengan putusan MK nomor 135 tentang pemisahan pemilu Andi menyatakan bahwa benar menurutnya MK sudah melampaui kewenangannya sebagai penguji undang-undang, MK sudah membentuk norma baru dengan putusan tersebut, walau memang putusan juga sebenarnya baik untuk perkembangan demokrasi dan pemilu di Indonesia.
Selanjutnya, dalam pemaparannya pada acara tersebut Alumni Northern Illinois University Amerika serta salah satu arsitek UU otonomi daerah ini menyampaikan beberapa isu berkenaan dengan revisi UU pemilu seperti isu tentang sistem pemilu yang akan dipakai apakah tertutup atau terbuka atau campuran ?, pendanaan dana kampanye dan partai serta perbaikan regulasi kepemiluan lainnya.
“Insha Allah kalo Kita semua mempunyai tekad dan niat yang sama memperbaiki ini, pemilu Kita akan semakin baik dan punya relevansi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat” tutup Andi.*
