KENDARIKINI.COM – Pernyataan Asintel Kejati Sultra, Muhammad Ilham, terkait kasus korupsi Jembatan Cirauci II menuai kritik tajam.
Asintel sebelumnya menyebut penanganan perkara tersebut telah selesai setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Pernyataan itu dipersoalkan massa Jaringan Demokrasi Rakyat Sulawesi Tenggara (JANGKAR Sultra) saat berunjuk rasa di Kejati Sultra, Kamis (21/5/2026).
Aksi tersebut merupakan demonstrasi keempat yang dilakukan JANGKAR Sultra terkait penanganan kasus Jembatan Cirauci II.
Massa menilai Kejati Sultra terkesan menutup peluang penyelidikan lanjutan dengan alasan perkara telah inkrah.
Dalam keterangannya kepada media, Asintel menyebut putusan Tipikor Kendari hanya melibatkan kontraktor dan subkontraktor.
Ia juga menegaskan Burhanuddin tidak disebut memiliki keterlibatan dalam putusan pengadilan tersebut.
Jenderal Lapangan JANGKAR Sultra, Malik Botom, menilai pernyataan itu tidak mencerminkan sikap netral penegak hukum.
Menurut Malik, penyidik tetap dapat menetapkan tersangka baru meski perkara sebelumnya sudah inkrah.
“Kami menyayangkan pernyataan Asintel Kejati Sultra yang dinilai tidak netral,” ujar Malik saat aksi berlangsung.
Ia menegaskan kejaksaan seharusnya membuka peluang pengembangan perkara, termasuk menelusuri pihak berwenang dalam proyek tersebut.
JANGKAR Sultra juga mempertanyakan belum tersentuhnya pejabat yang dianggap memiliki kewenangan saat proyek berjalan.
Massa aksi menduga Kejati Sultra berlindung di balik putusan terhadap dua terpidana sebelumnya.
Demonstrasi berlangsung damai hingga massa membubarkan diri secara tertib.
Namun, tidak ada perwakilan Kejati Sultra yang menemui massa aksi selama unjuk rasa berlangsung.*
