KENDARIKINI.COM – Kongres Bahasa Daerah 2026 di Jayapura, Papua, mendorong penguatan kebijakan pemerintah daerah dan pewarisan bahasa ibu untuk mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia.
Kongres yang berlangsung pada 20–21 Oktober 2026 tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, mengatakan penurunan penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda menjadi tantangan serius dalam upaya pelindungan bahasa.
Menurutnya, pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Badan Bahasa telah menjalankan program Revitalisasi Bahasa Daerah sejak 2022. Hingga 2026, program tersebut mencakup 120 bahasa daerah.
“Pelindungan bahasa daerah diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata,” kata Hafidz di Jayapura.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, turut menyoroti pentingnya penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal untuk mendukung kemampuan literasi dan numerasi murid.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, menekankan perlunya koordinasi lintas sektor dalam pelindungan bahasa daerah.
Wakil Bupati Majene, Andi Ritamariani Basharoe, mengusulkan agar kongres dilaksanakan secara berkala dan target pelindungan bahasa diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam sesi berbagi praktik baik, perwakilan Bali memaparkan pelindungan bahasa, aksara, dan sastra melalui regulasi, lembaga adat, Bulan Bahasa Bali, serta pemanfaatan teknologi digital.
Perwakilan Sulawesi Selatan juga menekankan peran keluarga, sekolah, dan komunitas melalui pelatihan guru, pembelajaran kontekstual, serta pengembangan kamus bergambar dan digitalisasi bahasa daerah.
Hasil diskusi tiga panel kongres akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pelindungan bahasa secara berkelanjutan.*
