KENDARIKINI.COM – Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan Sulawesi Tenggara (KPPL Sultra) mendesak DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Permintaan itu terkait dugaan aktivitas land clearing oleh PT Mediatama Gemilang (Artha Graha) di kawasan Jalan Baru, Kendari.
Ketua KPPL, Dwi Silo, menyebut kegiatan tersebut diduga terjadi di area yang memiliki ekosistem mangrove.
Selain itu, aktivitas pematangan lahan diduga menyebabkan material masuk ke badan sungai dan mempersempit alur.
KPPL juga menyoroti dugaan tidak adanya izin lingkungan, baik UKL-UPL maupun AMDAL dalam kegiatan tersebut.
Tak hanya itu, izin resmi terkait pematangan lahan juga diduga belum dimiliki oleh pihak perusahaan.
Menurut KPPL, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Kerusakan ekosistem pesisir dinilai dapat memicu bencana ekologis seperti banjir dan abrasi.
KPPL menilai persoalan ini juga berkaitan dengan pelanggaran penataan ruang dan ketertiban umum.
Untuk itu, DPRD Kendari diminta menghadirkan sejumlah pihak dalam RDP guna mengklarifikasi dugaan tersebut.
Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PTSP, dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari.
KPPL juga meminta kehadiran pihak PT Mediatama Gemilang serta instansi terkait lainnya.
RDP diharapkan membuka transparansi perizinan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Selain itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan evaluasi menyeluruh dan langkah penyelesaian yang tegas.
KPPL menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat terdampak.*
