KENDARIKINI.COM – DPRD Kota Kendari mulai membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Kendari dan dipimpin Ketua DPRD, La Ode Muhammad Inarto.
Hadir dalam rapat tersebut Sekda Kota Kendari Amir Hasan, anggota Banggar DPRD, kepala OPD, dan camat se-Kota Kendari.
Pembahasan ini menjadi bagian evaluasi kinerja keuangan daerah serta pelaksanaan APBD sepanjang 2025.
Sekda Amir Hasan mengungkapkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,57 triliun atau 92,26 persen dari target Rp1,71 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari PAD, transfer pemerintah pusat, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.
“Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,57 triliun atau 92,26 persen dari target,” ujar Amir Hasan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,49 triliun atau 89,43 persen dari target Rp1,67 triliun.
Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Pemkot juga mencatat realisasi pembiayaan neto minus Rp38,39 miliar atau hampir 100 persen dari target.
Dalam rapat tersebut, posisi utang Pemerintah Kota Kendari turut menjadi perhatian DPRD.
Hingga 31 Desember 2025, total kewajiban Pemkot Kendari tercatat sebesar Rp510,6 miliar.
Utang jangka pendek mencapai Rp242,49 miliar, meliputi utang pegawai, jasa, dan pihak ketiga.
Sedangkan utang jangka panjang sebesar Rp268,10 miliar berasal dari pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Amir Hasan menyebut Pemkot terus menyelesaikan kewajiban keuangan tersebut secara bertahap.
Hingga Juni 2026, pemerintah telah melunasi utang sebesar Rp106,61 miliar.
Pembahasan Raperda APBD 2025 akan berlanjut bersama OPD sebelum DPRD memberikan persetujuan akhir.*
