KENDARIKINI.COM – Ratusan pekerja tambang galian C di Konawe Selatan terpaksa menganggur akibat terhentinya aktivitas perusahaan.
Kondisi tersebut diduga dipicu lambannya proses persetujuan RKAB dan kuota penjualan di Dinas ESDM Sultra.
Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Anti Korupsi (LPPK) Sultra meminta pemerintah segera menyelesaikan hambatan administrasi tersebut.
Ketua LPPK Sultra, Karmin, SH, mengatakan persoalan itu telah berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang.
Menurutnya, banyak warga kehilangan sumber penghasilan setelah aktivitas perusahaan berhenti beroperasi.
“Ini bukan persoalan biasa. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan,” kata Karmin, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan sejumlah perusahaan telah mengajukan kuota penjualan dan perpanjangan izin kepada Dinas ESDM Sultra.
Namun hingga kini, pengajuan tersebut disebut belum mendapatkan kepastian maupun tindak lanjut yang jelas.
Karmin menilai perusahaan telah memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan pemerintah.
“Permohonan sudah diajukan dan syarat administrasi telah dipenuhi. Karena itu, prosesnya harus segera dituntaskan,” ujarnya.
Akibat terhambatnya persetujuan, sejumlah perusahaan disebut merumahkan ratusan pekerja karena tidak adanya aktivitas produksi.
LPPK Sultra mengingatkan kondisi tersebut berpotensi memperbesar dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pihaknya meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, turun tangan mencarikan solusi.
“Pemprov harus hadir memberikan kepastian agar roda ekonomi masyarakat kembali bergerak,” tegas Karmin.
LPPK Sultra juga mendesak Dinas ESDM segera memberikan kepastian terkait RKAB dan kuota penjualan perusahaan.*
