KENDARIKINI.COM — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menekankan pentingnya sertifikasi lahan bagi masyarakat.
Ia menyebut, lahan yang tidak diurus sertifikatnya berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Menurut Bahtra, pemerintah perlu mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah melalui Kementerian ATR/BPN.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan masyarakat.
“Jika lahan tidak disertifikatkan, itu bisa menjadi masalah di masa depan,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Ia memastikan akan terus mendorong ATR/BPN menjadikan sertifikasi tanah sebagai program unggulan nasional.
Program ini juga diharapkan mampu meminimalisir konflik agraria yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.
Selain itu, sertifikasi lahan dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah serta akses masyarakat terhadap pembiayaan.
Bahtra menegaskan komitmennya mengawal kebijakan pertanahan yang berpihak pada kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.*
