KENDARIKINI.COM – Pemprov Sultra menegaskan komitmen memprioritaskan anggaran untuk program berdampak langsung bagi masyarakat, Senin 30 Maret 2026.
Hal itu disampaikan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat apel gabungan ASN di Kantor Gubernur, Senin.
Apel dihadiri Sekda, staf ahli, asisten, kepala OPD, serta ribuan ASN lingkup Pemprov Sultra.
Gubernur menekankan kondisi fiskal daerah menuntut efisiensi anggaran secara menyeluruh di setiap OPD.
Program diminta disusun tepat sasaran dan menghindari kegiatan tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran terbatas, tidak boleh ada pemborosan, termasuk perjalanan dinas tidak mendesak,” tegasnya.
Ia menyebut efisiensi penting menghadapi dinamika global yang mempengaruhi ekonomi daerah.
Fokus pembangunan diarahkan untuk menekan angka kemiskinan yang masih sekitar 10 persen.
Program pemerintah harus mampu memberi dampak nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, pembangunan diarahkan mendukung aktivitas ekonomi warga.
“Pembangunan jalan harus berdampak ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, gubernur menegaskan tidak boleh ada beban tambahan bagi masyarakat.
Pengelolaan dana pendidikan, termasuk BOS, harus transparan dan tepat guna.
Di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan cakupan BPJS mencapai 100 persen.
Saat ini, kepesertaan BPJS di Sultra masih berada di angka sekitar 89 persen.
Pemprov juga mengkaji penyesuaian sistem kerja ASN, termasuk opsi work from home.
Namun, pelayanan publik harus tetap optimal dan tidak terganggu.
Gubernur menegaskan setiap program harus diimplementasikan dan dirasakan langsung masyarakat.
“Keberhasilan diukur dari dampak nyata, bukan sekadar perencanaan,” pungkasnya.*
