KLHK Kenakan Sanksi Denda Administratif PNPB PPKH ke PT AKP Gegara Bukaan di Kawasan Hutan Produksi Seluas 577 Hektar
KENDARIKINI.COM – PT Adhi Kartiko Pratama (AKP) perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Konut, Provinsi Sultra berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Data dan Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan Tahap XI (Sebelas).
PT AKP merupakan salah satu perusahaan dari 890 Perusahaan dalam SK tersebut yang mesti melakukan pembayaran denda administratif PNPB PPKH.
SK yang ditandatangani Kepala Biro Hukum MenLHK, Supardi ini mewajibkan PT AKP untuk mengikuti skema penyelesaian sesuai UU Cipta Kerja atau Omninbus Law.
Dalam SK tersebut menerangkan bahwa PT AKP yang dicantumkan dalam nomor urut 1, Didalam IUPnya terdapat luasan indikatif area terbuka di Kawasan Hutan Produksi (HP) Seluas 577,48 Hektar.
PT AKP dikenakan pasal 110 B
yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (II huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:
a. Penghentian sementara kegiatan usaha;
b. Pembayaran denda administratif; dan/atau
c. Paksaan pemerintah.
(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut saat ini membentuk Satgas Penertiban Kawasa Hutan (PKH) dibawah Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Dengan adanya Perpres tersebut ditunjuklah satgas, yang akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan, satgas tersebut diketuai oleh Menteri Pertahanan, Wakil I Jaksa Agung, Wakil II Panglima TNI, Wakil III Kapolri, dan sebagai Pelaksananya Jampidsus.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berusaha menghubungi pihak manajemen PT AKP untuk mengklarifikasi dugaan tidak adanya izin lintas kawasan konservasi.
Di Tahun 2025 PT AKP yang memasuki tahapan operasi produksi mendapatkan kuota RKAB dari Kementerian ESDM sebanyak 2.500.000 MT. Dengan luasan IUP 1.975 Hektar Are, dan masa berlaku IUP dari 14-12-2010 sampai dengan 13-12-2030.
Sementara itu dilansir dari MODI ESDM komposisi kepemilikan saham diisi oleh dua Perusahaan Umum yaitu Sungai Mas Minerals 51 Persen dan PT Mitra Marina Internasional 48,18 Persen. Serta perorangan yang masing-masing memiliki saham 0,41 Persen oleh Victor Agung Susantyo dan Michael Adidaya Susantyo.
Selain itu komposisi Direksi perusahaan diisi Direktur Yedhy Setyadi Suryana, Direktur Utama Eusebius Ense Da Cunha Solapung, Komisaris Victor Agung Susantyodan Komisaris Utama Stevano Rizki Adranacus.*
